TIMES JATIM, MALANG – Pendidikan, pada mulanya, adalah obor yang menerangi jalan panjang peradaban. Ia lahir dari hasrat membebaskan manusia dari gelap kebodohan. Namun pelan-pelan, obor itu seperti dipajang di etalase toko: terang, mengilap, tapi diberi label harga. Sekolah berubah menjadi ruang pamer, murid menjelma calon pembeli, dan orang tua diposisikan seperti konsumen yang harus pandai menawar masa depan anaknya.

Kita menyaksikan gejala ini hampir di setiap sudut kota. Spanduk sekolah terpampang seperti iklan perumahan: “Fasilitas lengkap”, “Berstandar internasional”, “Lulus langsung kerja”. Brosur pendidikan menyerupai katalog elektronik, penuh janji dan potret gedung megah, tetapi miskin cerita tentang nilai, karakter, dan keberpihakan sosial. Dalam lanskap seperti ini, pendidikan tak lagi sekadar proses memanusiakan manusia, melainkan produk yang dipoles agar laku dijual.

Kebijakan yang membuka ruang luas bagi komersialisasi pendidikan sering dibungkus dengan kata manis: efisiensi, daya saing global, dan kemandirian lembaga. Negara perlahan menepi, seperti penonton yang membeli tiket untuk menyaksikan arena pendidikan dipenuhi pemain bermodal besar. Sekolah negeri dipaksa “mandiri”, universitas didorong “berorientasi pasar”, sementara biaya pendidikan merangkak naik seperti tanaman liar yang tak pernah dipangkas.

Di titik ini, ruang kelas tak ubahnya pasar pagi. Anak-anak datang membawa seragam, tetapi yang ditimbang bukan lagi semata prestasi, melainkan daya beli keluarga. Mereka yang dompetnya tebal melangkah dengan percaya diri, sementara yang tipis menunduk, berharap ada diskon bernama beasiswa. Pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan, berubah menjadi pagar tinggi: indah dipandang, sulit dilompati.

Komersialisasi tidak selalu datang dengan wajah galak. Ia sering hadir dengan senyum ramah, menawarkan program unggulan, kelas internasional, dan kurikulum impor. Namun di balik kemasan mengilap itu, tersimpan logika dagang yang dingin: siapa membayar lebih, ia mendapat lebih. Murid bukan lagi subjek yang dibimbing, melainkan “paket layanan” yang harus puas agar reputasi lembaga tetap laku di pasar.

Dampaknya merembes jauh. Sekolah mulai mengukur keberhasilan bukan dari karakter lulusan, tetapi dari jumlah pendaftar dan besaran uang gedung. Guru, yang seharusnya menjadi penanam nilai, perlahan dipaksa menjadi bagian dari mesin pemasaran. Mereka diminta tersenyum seperti pramuniaga, memoles citra, bahkan kadang menutup mata pada praktik yang tak sejalan dengan nurani demi menjaga “brand” sekolah.

Di desa-desa, ironi ini terasa lebih perih. Anak petani menatap sekolah unggulan seperti menatap langit senja: indah, tetapi terasa jauh. Mereka belajar keras, tetapi pintu sering tertutup sebelum sempat diketuk. Sementara itu, anak kota melaju di lorong-lorong berpendingin udara, membawa tas mahal dan mimpi yang dikemas dalam bahasa asing. Jurang pendidikan tumbuh bukan karena perbedaan kecerdasan, melainkan perbedaan isi rekening.

Padahal, sejarah negeri ini dibangun oleh gagasan bahwa pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan. Ia adalah air yang seharusnya mengalir ke semua ladang, bukan hanya ke sawah milik tuan tanah. Ketika kebijakan lebih ramah pada investor pendidikan daripada pada anak miskin, negara sedang menukar cita-cita dengan kuitansi.

Bukan berarti sekolah swasta atau inovasi harus dimusuhi. Dunia memang berubah, dan pendidikan perlu beradaptasi. Namun ketika arah kebijakan terlalu condong pada logika pasar, kita patut bertanya: apakah kita sedang menyiapkan generasi pemikir, atau sekadar tenaga kerja yang dicetak seperti produk pabrik?

Pendidikan yang tunduk sepenuhnya pada komersialisme ibarat kompas yang rusak: jarumnya masih bergerak, tetapi tak lagi menunjuk utara. Ia sibuk mengejar ranking dan akreditasi, tetapi lupa menumbuhkan empati. Ia fasih berbicara tentang kompetensi, tetapi gagap saat ditanya tentang keadilan.

Murid-murid pun tumbuh dalam suasana persaingan yang letih. Sejak kecil mereka diajari bahwa nilai adalah mata uang, dan sekolah adalah bursa tempat masa depan diperdagangkan. Mereka belajar mengejar angka, bukan makna; sertifikat, bukan hikmah. Ketika dewasa, tak mengherankan jika banyak yang cerdas, tetapi rapuh; terampil, tetapi asing pada penderitaan sesama.

Sudah waktunya kebijakan pendidikan ditarik kembali ke khittah-nya: sebagai tanggung jawab moral negara. Subsidi bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan pernyataan bahwa setiap anak berhak bermimpi tanpa harus menebusnya dengan hutang. Regulasi bukan hanya soal izin usaha, tetapi pagar agar pendidikan tidak terjerumus menjadi kasino nasib.

Jika tidak, kita akan terus menyaksikan sekolah berdiri megah seperti mal, sementara sebagian anak mengintip dari luar kaca, menggenggam mimpi seperti uang receh yang tak cukup untuk membeli tiket masuk.

Pendidikan semestinya rumah bersama, bukan toko berpendingin udara. Ia harus menjadi pelita yang dibagi, bukan lilin yang dilelang. Sebab bangsa yang menjual pendidikannya kepada pasar, sesungguhnya sedang menggadaikan masa depannya sendiri perlahan, sah, dan sering kali tanpa sadar.

***

*) Oleh : Baihaqie, Kader HMI dan Mahasiswa Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.