SIDOARJO – Warga Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan korupsi pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Damarsi yang beralih fungsi menjadi rumah kos elit, Jumat (24/7/2026).

Langkah ini diambil lantaran warga menilai proses hukum yang berjalan selama kurang lebih enam bulan belum memberikan kepastian.

Rombongan warga yang dipimpin Al Suwari bersama saksi pelapor, Farid Efendi dan Musolin, diterima langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, Sigit Sambodo.

Dalam pertemuan tersebut, Sigit memastikan penanganan perkara dugaan korupsi TKD Damarsi masih terus berjalan pada tahap penyelidikan. Tim penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi serta melengkapi dokumen pendukung.

"Perkara TKD Damarsi ini masih diproses dan dalam tahap penyelidikan. Kami masih memerlukan keterangan beberapa orang dan dokumen yang dibutuhkan. Jadi prosesnya masih terus berlanjut," kata Sigit saat menemui perwakilan warga.

Kades Damarsi Sudah Dimintai Keterangan

Sigit mengungkapkan, salah satu pihak yang dijadwalkan memenuhi panggilan kejaksaan, yakni Agus Nasroni, belum dapat hadir.

Baca juga

Dugaan Korupsi TKD Damarsi Belum Pasti, Warga Kejar Kejelasan ke Kejari Sidoarjo

Meski demikian, sejumlah perangkat desa serta Kepala Desa Damarsi, Miftahul Anwaruddin, telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan tersebut.

"Perangkat desa sebagian sudah diperiksa, Kepala Desa juga sudah dimintai keterangan," ujarnya.

Warga Ancam Gelar Aksi Demonstrasi

Sementara itu, perwakilan warga Desa Damarsi, Al Suwari, menegaskan kedatangan mereka bertujuan meminta Kejelasan atas laporan yang dilayangkan sejak awal tahun.

"Kami menanyakan progres pemeriksaan di Pidsus terkait tanah kas Desa Damarsi. Laporan ini sudah berjalan sejak Januari, tetapi hingga akhir Juli ini belum ada kepastian hukum," tutur Suwari.

Suwari berharap Kejari Sidoarjo segera memberi kepastian agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut hingga memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Ia menegaskan, warga mempertimbangkan menggelar aksi demonstrasi ke DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kejari Sidoarjo jika tidak ada perkembangan signifikan.

Baca juga

Pegiat Antikorupsi Probolinggo Surati KPK, Minta Klarifikasi Alasan Mangkirnya Tersangka Mahrus

"Jika dalam waktu dekat belum ada kepastian hukum, kami warga Desa Damarsi akan mempersiapkan aksi besar-besaran ke DPRD dan Kejari Sidoarjo. Itu sikap kami," tegasnya.

Suwari menambahkan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah informasi tambahan kepada penyidik Pidsus untuk memperjelas duduk perkara.

Ia menekankan, penanganan perkara harus memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi seluruh pihak, termasuk warga yang telah membeli bangunan di atas lahan yang bersengketa.

"Kami ingin persoalan ini segera selesai agar situasi di Desa Damarsi kembali kondusif. Status tanah kas desa harus jelas, dan masyarakat yang sudah membeli rumah jangan sampai menjadi korban. Yang terpenting, siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan," pungkas Suwari. (*)