TIMES JATIM, SURABAYA – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Kesehatan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengembangan Infrastruktur Kesehatan Sebagai Bagian Transformasi Kesehatan Indonesia, Kamis (30/11/2023).

Pertemuan ini membahas mengenai Mega Proyek SIHREN, SOPHI dan InPULS. Di mana secara khusus juga membahas tentang pengadaan alkes melalui suatu mega proyek yang bernilai Rp60 trilliun untuk jangka waktu 4-5 tahun dan terbagi menjadi tiga proyek tersebut.

SIHREN (Strengthening Indonesia’s HealthCare Referral Network) sendiri merupakan penguatan sistem layanan kesehatan rujukan. Sedangkan SOPHI (Strengthening Primary Healthcare) adalah penguatan sistem kesehatan primer untuk Puskesmas, Pustu dan Posyandu.

Sementara InPULS (Indonesia Public Laboratory System Strengthening) yakni  penguatan kapasitas laboratorium kesehatan milik pemerintah.

Pada dasarnya, mega proyek ini dilaksanakan untuk memenuhi komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI dalam mendukung program Transformasi Kesehatan Nasional, khususnya transformasi layanan primer dan layanan rujukan.

Pemerintah berupaya untuk mengadakan alat kesehatan yang memadai untuk layanan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia selengkap mungkin dan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Untuk memastikan ketersediaan pendanaan, mega proyek ini didukung oleh lembaga-lembaga keuangan regional dan global seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan IsDB (Islamic Development Bank).

Adapun pelaksanaan pengadaan harus mengikuti sistema pengadaan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut, dan hal ini lah yang memicu beberapa kontroversi dalam ekosistem kesehatan alkes.

Ketua Komite Tetap Alat Kesehatan dan PKRT, KADIN Indonesia Bidang Kesehatan, dr. Randy H. Teguh, MM menyatakan bahwa, ekosistem kesehatan alkes sudah terbentuk sejak tahun 2020.

Ia berharap agar produsen alkes, yang telah berkembang sekitar 4 kali lipat dalam jangka waktu 3 tahun, serta inovasi hasil karya anak bangsa yang telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh para peneliti sejak mulainya Pandemi Covid-19, akan tetap mendapatkan tempat dalam sistem pengadaan ini, sehingga ketahanan dan kemandirian yang telah diperjuangkan selama 3 tahun terakhir tidak sia-sia.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan amanat UU No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. 

KADIN Indonesia memiliki peranan untuk menjadi wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

"Karena itu, kami mengadakan FGD ini dalam rangka menjembatani hubungan antara berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian dan Lembaga, akademisi dan dunia usaha,” ujar Randy lagi.

Lebih lanjut ia memaparkan, KADIN Indonesia percaya bahwa komunikasi terbuka antara berbagai pemangku kepentingan ini perlu untuk diselenggarakan agar mega proyek yang bertujuan baik ini dapat terlaksana dengan lancar, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak.

"Apabila konflik-konflik kepentingan yang ada tidak terjembatani, kami khawatir bahwa  bukan saja mega proyek ini akan terganggu, tetapi juga terdapat dampak-dampak yang tidak diperhitungkan di kemudian hari, yang pada akhirnya merugikan bangsa dan negara Indonesia," kata Randy menambahkan.

"Luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah surat rangkuman rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan mega proyek ini," tuntasnya.(*)