TIMES JATIM, LAMONGAN – Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan dalam mengelola pajak daerah terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, target pajak daerah sebesar Rp172,099 miliar berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai Rp177,470 miliar atau 103,12%. Pencapaian ini melanjutkan tren positif tahun sebelumnya yang hanya mencapai 98,18% dari target Rp163,164 miliar.

Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan, Pujo Broto Iriawan, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari strategi evaluasi intensif yang dilakukan setiap minggu. Yakni dengan melakukan briefing setiap Senin pagi dengan seluruh jajaran, mulai dari sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, hingga staf. 

"Kami evaluasi pencapaian minggu sebelumnya dan merencanakan langkah ke depan. Dengan begitu, kami bisa segera mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang tepat," ujar Pujo, Kamis (13/2/2025. 

Keberhasilan realisasi pajak daerah tidak hanya berasal dari satu sektor, tetapi dari berbagai komponen pajak. Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah rotasi staf untuk menemukan formasi kerja yang paling efektif.

"Kami meneliti 11 jenis pajak daerah dan memastikan pendataan lebih maksimal. Rotasi staf dilakukan agar setiap bagian pajak dikelola oleh tim yang paling tepat," katanya. 

Beberapa sektor pajak yang sebelumnya sulit mencapai target, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan, serta Pajak Makanan dan Minuman (Restoran), mulai menunjukkan perbaikan. 

"Tahun 2023, banyak desa tidak membayar pajak PBJT Makanan dan Minuman. Namun, di 2024, kami mendata ulang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta mengundang mereka untuk memenuhi kewajibannya," tuturnya. 

Selain itu, sektor hiburan juga mengalami peningkatan signifikan, terutama dari Wisata Bahari Lamongan (WBL). Namun, pajak parkir masih menjadi tantangan karena hanya mencakup area dalam kawasan tertentu.

"Seperti toko, perusahaan, rumah sakit, dan pasar. Sementara parkir di luar kawasan dikelola oleh Dinas Perhubungan," katanya. 

Melihat tren positif ini, target Pajak Daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp273,292 miliar, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh tambahan dua item pajak baru, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp57,050 miliar dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp32,382 miliar.

"Kami akan tetap menerapkan strategi evaluasi mingguan serta memaksimalkan potensi sumber daya manusia di Bapenda. Selain itu, kami terus menjalin komunikasi rutin dengan Samsat dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak," ujarnya. 

Kalaupun tanpa adanya dua item pajak daerah tersebut, yakni Opsen PKB dan Opsen BBNKB, targetnya masih mengalami kenaikan terutama pada item PBB-P2 yakni sebesar Rp10 miliar. 

Kenaikan ini dipengaruhi oleh penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang sebelumnya masih mengacu pada ketetapan tahun 2014. 

Menurutnya, NJOP seharusnya diperbarui setiap tiga tahun sekali, namun karena berbagai pertimbangan ekonomi dan sosial, penyesuaian baru dilakukan tahun ini. 

“Penyesuaian NJOP dilakukan dengan sistem klasterisasi dan nilai ketetapan minimal agar tidak memberikan dampak ekonomi yang terlalu besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Bapenda Lamongan juga terus meningkatkan kemudahan layanan pembayaran pajak dengan menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

"Kini, wajib pajak (WP) bisa melakukan pembayaran secara digital melalui berbagai kanal perbankan (Mandiri, BNI, Bank Daerah Lamongan dan Bank Jatim), dompet digital (GoPay, OVO, DANA, Shopee Pay, LinkAja) dan E-commerce & QRIS: Tokopedia (khusus PBB-P2) dan QRIS," tuturnya. 

Dengan strategi yang terstruktur dan kerja sama lintas sektor, Pemkab Lamongan melalui Bapenda Lamongan, Pujo mengaku, optimistis target Pajak Daerah 2025 dapat tercapai. "Bahkan kami yakin bisa melampaui ekspektasi," ucap Pujo. (*)​