TIMES JATIM, SURABAYA – Dalam upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada Kamis (13/2/2025).

Kunjungan kerja yang berlangsung di Gedung Grahadi, Surabaya, ini merupakan bagian dari penyusunan daftar inventarisasi rancangan Undang-Undang tentang DPD RI. Para anggota PPUU DPD RI diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, didampingi oleh Plh Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Bobby Soemiarsono, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.

Ketua PPUU DPD RI, Abdul Kholik, menegaskan pentingnya pembaruan sistem perundang-undangan dengan pendekatan yang lebih kolaboratif. Menurutnya, DPD RI berkomitmen untuk mendorong kerja sama yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada daerah.

"Kunjungan ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi peran DPD RI dalam memperkuat kebijakan yang mendukung kemajuan daerah. Hal ini juga sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya keterlibatan DPD dalam penyusunan kebijakan yang berdampak langsung pada daerah," katanya.

“Salah satu fokus utama dalam pembahasan perundang-undangan saat ini adalah RUU Minerba. RUU ini diharapkan dapat memberikan peluang besar bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan hak kelola tambang. Dengan potensi pendapatan mencapai Rp11 triliun, kebijakan ini akan memperkuat fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” sambung Kholik.

Selain itu, rancangan undang-undang lainnya yang sedang disusun mencakup RUU Pemerintahan Daerah atau Otonomi Daerah, RUU Masyarakat Adat, RUU Masyarakat Daerah Kepulauan, dan RUU Perubahan Iklim.

Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam pengawasan administrasi keuangan daerah, DPD RI juga menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan anggaran, Peraturan Daerah (Perda), serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

“DPD RI juga mendorong kolaborasi antar daerah untuk mengelola potensi yang ada secara lebih efisien. Kerja sama yang kuat akan meningkatkan daya saing daerah," harap Kholik. 

Sementara Anggota DPD RI dari Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menyambut kedatangan para anggota PPUU DPD RI di Jawa Timur. Ning Lia menegaskan bahwa salah satu tugas utama DPD RI adalah menjadi jembatan yang menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Kami mendukung otonomi daerah. Sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPD RI akan mempercepat proses pengambilan kebijakan yang dapat mendukung kemajuan daerah, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun kesejahteraan sosial masyarakat,” harapnya.

Menurut Ning Lia, DPD RI terus berkomitmen untuk mengakselerasi perannya dalam pembangunan daerah dan negara agar seluruh daerah dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan.

“Kunjungan kerja ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan DPD RI dengan Pemerintah Daerah serta menunjukkan komitmen DPD RI dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Plh Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono, dalam pertemuan tersebut menegaskan harapan besar Pemerintah Daerah terhadap DPD RI, khususnya dalam pembahasan berbagai rancangan undang-undang.

“Masing-masing RUU ini sangat berpengaruh terhadap pembagian hasil penerimaan negara, kebijakan pajak, dan pengelolaan sumber daya alam yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat di daerah,” katanya.

Pemprov Jatim berharap DPD RI dapat memperjuangkan proporsi pembagian hasil penerimaan negara untuk daerah agar bisa mencapai 66 persen.

“Ini penting agar daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” harapnya.

Selain itu, Bobby juga mengusulkan agar hubungan antara DPD RI dan pemerintah daerah diperkuat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi.

“Dengan cara ini, kebutuhan daerah dapat lebih terakomodasi dalam kebijakan nasional. Kami berharap DPD RI, khususnya Ning Lia, sebagai senator dari Jawa Timur, juga hadir dalam Musrenbang Jawa Timur,” jelasnya.

"Pemprov Jatim juga mengapresiasi langkah DPD RI yang menekankan pentingnya tidak menambah beban pajak bagi masyarakat, mengingat adanya peningkatan tarif pajak di beberapa provinsi," sambungnya.

Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, turut memberikan pandangannya mengenai peran DPD RI dalam proyek-proyek strategis daerah. Menurutnya, DPD RI seharusnya lebih aktif dalam memberikan arahan serta dukungan terhadap proyek-proyek yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

“Perjuangan DPD RI untuk daerah harus dikomunikasikan, termasuk keberhasilan dalam penyusunan UU Tata Ruang yang merupakan salah satu pencapaian besar. Kami berharap perjuangan DPD RI untuk daerah ini terus ditingkatkan agar kami di daerah bisa terus mendukung para senator di DPD RI,” katanya.

Yordan juga menyoroti kendala yang dihadapi beberapa daerah terkait terbatasnya transfer keuangan dan pendapatan asli daerah.

“Proses penyusunan Ranperda di kabupaten/kota juga sering terkendala karena masalah waktu dan kebutuhan perencanaan yang harus mendukung prioritas nasional. Benar kata Ning Lia, penting bagi kita untuk memastikan bahwa perencanaan daerah dapat sinkron dengan kebijakan pusat,” pungkasnya.

Diakhir Kunjungan Kerja PPUU bersama Pemprov Jatim, Dr. Lia Istifhama berharap kunjungan kerja di Jawa Timur ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. DPD RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada daerah, baik dalam aspek ekonomi, infrastruktur, maupun sosial.

"Melalui berbagai rancangan undang-undang yang tengah disusun, DPD RI berharap dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan penuh dari Pemerintah daerah dan DPRD, harapan besar agar otonomi daerah semakin kuat dan daerah dapat berkembang secara merata semakin nyata," pungkas Ning Lia. (*)