TIMES JATIM, MALANG – Moda transportasi angkutan publik di Kota Malang bakal bertransformasi di tahun 2025 mendatang. Hal ini sesuai skema dan pengembangan yang telah dilakukan Pemkot Malang jauh jauh hari.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, transformasi angkutan publik ini sebagai program Buy The Service (BTS). Skema BTS ini maksudnya adalah pelayanan angkutan publik yang mengedepankan kualitas dan respons terhadap permintaan.

Nantinya angkutan publik akan direnovasi, seperti halnya diberi pendingin ruangan, penjadwalan keberangkatan, sehingga tak ada lagi angkutan yang menunggu penumpang dalam waktu lama.

"Jadi meskipun tidak ada penumpang, angkutan publik itu tetap jalan karena sudah ada jadwal yang terintegrasi di dalam komputer," ujar Wahyu, Selasa (25/6/2024).

Adapun wacana bahwa sopir angkutan publik nantinya juga akan digaji setara Upah Minimun Kota (UMK) sebesar Rp3,2 juta. 

Rencana transformasi angkutan publik secara besar besaran ini juga dipaparkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.

Penyampaian tersebut, diharapkan bisa mendapat dukungan dan subsidi dari Kemenhub RI melalui APBN.

"Harapan saya bisa seperti Solo dan Palembang yang mendapat subsidi dari kementerian jadi tidak hanya bersumber dari APBD," ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra menyebut, proposal mengenai BTS tersebut sudah dikirimkan ke Kemenhub RI sebelum ia bersama Pj Wali Kota Malang melakukan pemaparan.

Dalam proposal tersebut, pihaknya tak menyebutkan angka yang dibutuhkan dalam anggaran subsidi.

"Ini masih dalam tataran konsep ya. Kami ingin transportasi publik di Kota Malang lebih baik, sehingga masyarakat senang," tuturnya.

Ia mengaku, pihaknya juga sudah melakukan studi banding ke Kota Palembang dan Surakarta. Di Palembang, Widjaja menyaksikan pengoperasian LRT dan angkutan berbentuk bus sedang yang gratis untuk publik.

Sedangkan di Surakarta, Widjaja melihat bagaimana pemerintah daerah di sana memanfaatkan kendaraan yang ada untuk menunjang kebutuhan transportasi atau angkutan publik. "Kalau LRT dan bus tidak memungkinkan. LRT itu harus bangun jalannya. Biaya tidak murah," ucapnya.(*)