TIMES JATIM, BONDOWOSO – Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dipastikan sudah cukup memenuhi kebutuhan petani. 

Berdasarkan data dari Manajer Jatim III Pupuk Indonesia, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 untuk Kabupaten Bondowoso untuk Urea mencapai 32.309 ton. Realisasi sampai Bulan April 7.383 ton atau 23 persen dari alokasi. 

Kemudian untuk alokasi pupuk NPK sebesar 22.021 ton. Adapun realisasi hingga April 2025 mencapai 5.700 ton atau 26 persen. 

Kemudian ada 303 pengecer pupuk atau pemilik kios pupuk di Kabupaten Bondowoso dengan 11 distributor.

Anggota Komisi VI DPR RI, M Nasim Khan melakukan serap aspirasi bersama sejumlah pemilik kios dan distributor di Bondowoso. 

Tak hanya itu, anggota DPR RI Dapil III Jatim tersebut juga membentuk Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia (APPI), Selasa (13/5/2025). 

Asosiasi ini nanti juga diharapkan bisa berperan aktif untuk mengedukasi petani saat melakukan pembelian pupuk di kios. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan menjelaskan, kios ini bersentuhan dengan petani, sehingga tahu betul keluhan petani. 

“Kami sebagai anggota DPR RI komisi VI yang bermitra dengan BUMN agar APPI ini betul-betul menyerap aspirasi para petani,” kata dia.

Pihaknya berkomitmen untuk memberikan pengawasan realisasi penyaluran pupuk di bawah. Oleh karena itu kata dia, distribusi pupuk mulai dari produsen, distributor hingga kios harus sesuai ketentuan. 

Menurutnya, ada dua hal penting yang harus diperhatikan yakni distribusi dan regulasi. Distribusi menjadi tanggung jawab Pupuk Indonesia, distributor hingga kios. 

Sementara regulasi menjadi kewarganegaraan Kementerian Pertanian, dinas di provinsi, kabupaten hingga ke PPL. Sehingga aturan itu disosialisasikan dengan baik dan petani mendapatkan manfaat secara langsung.

Sebenernya kuota pupuk untuk Bondowoso tahun 2025 meningkat namun penyerapannya dari petani masih minim. 

“Tidak ada pagi alasan kekurangan pupuk. Dan kita berharap distribusi lebih baik, tidak ada penyimpangan. Kedua kita berharap pada Kementerian sampai dinas di tingkat kabupaten, agar selalu update E-RDKK agar pupuk tepat sasaran,” tegas dia. (*)