MALANG – Masyarakat Kabupaten Malang masih harus bersabar menikmati rencana pembangunan jalan Tol Malang - Kepanjen (Mapan). Saat ini, pemerintah masih melakukan kaji ulang untuk jalur Tol Mapan di sisi trase jalur lingkar selatan.

Kajian ulang ini dimungkinkan menyusul usulan Bupati Malang H. Sanusi, untuk memindah trase jalan dengan exit tol di wilayah Gondanglegi Kabupaten Malang. Sebelumnya, alternatif exit tol berada di wilayah Pakisaji dan Kepanjen.

"Untuk realisasi jalan Tol Malang - Kepanjen tahun ini masih dilakukan review FS (Feasibility Study/Studi Kelayakan) dan basic design (DED) awal. Pada tahun 2027, ditargetkan mulai pengerjaan tolnya," ujar Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, dikonfirmasi TIMES Indonesia, Selasa (20/1/2026).

Disinggung soal perubahan trase tol melewati wilayah Gondanglegi, Khairul tidak bisa lantas bisa memastikannya.

Baca juga

Harga Obat di Bondowoso Mulai Naik, Diduga Dampak Pelemahan Rupiah

Menurutnya, ini karena semua kewenangan pembangunan jalan tol sepenuhnya berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kita tunggu perkembangan dulu dari Kemen-PU seperti apa," ujarnya.

Seperti diketahui, proyek jalan Tol Malang - Kepanjen ini sendiri sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, terutama untuk wilayah selatan Jatim. 

Meski pemerintah telah melakukan Studi kelayakan dan menghitung kebutuhan anggaran,  hingga saat ini semuanya masih bersifat rencana dan tahap awal. Belum ada groundbreaking resmi dimulainya pekerjaan Proyek Strategis Nasional ini. 

Baca juga

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan, Bupati Malang Minta Akurasi Pendataan

Saat penyambutan Presiden RI Prabowo Subianto dalam agenda kunjungan kerja peresmian SMA Taruna Nusantara di Pagak Kabupaten Malang, 13 Januari 2026 lalu.

Bupati Malang sebelumnya juga telah mengajukan percepatan pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen, saat menemui pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkominfra) Republik Indonesia, di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (*)