TIMES JATIM, SURABAYA – Warga Jalan Parang Parung Dalam Kemayoran, Kecamatan Krembangan Surabaya, mencurahkan isi hati mereka kepada Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) saat legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu melakukan agenda reses, Jumat (3/1/2025).

Selain masalah lingkungan dan pendidikan, mereka juga menyoroti keberadaan RS Kemenkes Surabaya yang belum memberikan dampak positif berupa penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar.

"Setidaknya, bisa menjadi tenaga kerja kasar begitulah pak," kata Thamrin, salah seorang warga.

RS Kemenkes Surabaya sendiri merupakan proyek Kementerian Kesehatan RI sebagai rumah sakit hub untuk layanan jantung, kanker dan stroke di Indonesia. Rumah sakit kelas internasional ini diresmikan oleh Presiden ke-7, Jokowi pada 6 September 2024 lalu bersama jajaran Kemenkes.

Bangunan empat gedung rumah sakit telah berdiri megah di Jalan Indrapura No 17. Tepat di belakang rumah, berdiri pemukiman warga Jalan Parang Parung Dalam. 

Menanggapi keluhan itu, BHS yang tengah melakukan reses berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke Kemenkes.

Karena jika melihat kemegahan bangunan serta fasilitas, setidaknya tersisa kesempatan penyerapan sumber daya manusia dari penduduk setempat. Namun yang terjadi, masih jauh panggang dari api.

"Tidak ada satupun tenaga kerja yang diserap di Wilayah Krembangan ini, sangat ironis. Padahal di sini banyak yang nganggur dan sebenarnya memenuhi syarat untuk bekerja, misal sebagai tenaga kasar, mereka siap. Saya akan mendorong ke Kemenkes untuk bisa mengambil tenaga kerja lokal," kata  Anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono bersama warga yang tinggal di Jalan Parang Parung Dalam Surabaya saat melakukan reses, Jumat (3/1/2025). (Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Jika dibiarkan, kondisi seperti itu dinilai dapat memicu angka pengangguran di Surabaya yang nahasnya didominasi oleh warga asli. 

Dewan Penasehat DPD Gerindra Jatim ini pun berharap agar pemerintah kota membuat regulasi ketat terkait komposisi serapan tenaga. Dengan perbandingan angka 70 persen tenaga kerja lokal Surabaya dan 30 persen tenaga dari luar kota.

BHS juga memperkirakan, bahwa prosentase serapan tenaga kerja warga asli masih sangat kecil hanya sekitar 20-30 persen. 

"Kita sangat mengharapkan (serapan tenaga kerja) 70 persen masyarakat yang ada di Surabaya dan 30 persen dari luar Surabaya. Maka, serapan tenaga kerja yang ada di Surabaya akan meningkat tajam dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso sepakat dengan pandangan tersebut. Dia menuturkan, bahwa pemerintah kota dan pemerintah provinsi perlu membuat regulasi terkait komposisi serapan tenaga kerja warga lokal.

Tujuannya adalah untuk melindungi kesempatan putra-putri lokal agar mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai kemampuan dan kompetensi masing-masing.

Apalagi, ujar Cahyo, Kota Surabaya tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan industri.

"Ini menjadi suatu hal yang penting dan nanti kami akan sampaikan kepada pemerintah kota bahwa kondisinya seperti ini dan perlu diberikan perhatian, meskipun kami juga melihat sebetulnya pemerintah kota juga sudah cukup baik dalam memberikan kesempatan kepada putra-putri asli Surabaya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi akselerasi peningkatan kuota ini perlu harus kita dorong dengan suatu regulasi," ujarnya. (*)