TIMES JATIM, BANYUWANGI – Tingginya angka putus sekolah di Banyuwangi menjadi atensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Berdasarkan catatan dewan di tahun 2022, terdapat 4.834 siswa di Bumi Blambangan yang terpaksa harus tidak melanjutkan pendidikan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, Khusnan Abadi mengatakan, kasus tertinggi berada di Kecamatan Muncar. Yakni mencapai 459 siswa.

Selanjutnya disusul Kecamatan Genteng terdapat 408 siswa, kemudian Wongsorejo 372 siswa dan Kalibaru 263 siswa.

"Untuk kecamatan lainnya masih di bawah itu," katanya, Selasa (28/3/2023).

Melihat tingginya angka putus sekolah di kabupaten ujung timur Pulau Jawa, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini terheran dengan permasalahan tersebut. Pasalnya, melalui anggaran yang sudah ada, Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, telah meluncurkan berbagai program-program inovatif di dunia pendidikan.

Khusnan menyampaikan, pada zaman Banyuwangi dipimpin oleh Bupati Abdullah Azwar Anas, eksekutif merintis program siswa asuh sebaya atau biasa dikenal dengan SAS. Pada kala itu, program ini dikembangkan menjadi 5 sub.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh Pemkab bersama dengan Dispendik, salah satunya melalui program ‘home visit’. Dimana program tersebut merupakan layanan pendukung bimbingan dan konseling yang dilakukan tenaga pendidik untuk mengujungi tempat tinggal siswa dan bersilaturahmi bersama orang tuanya. Namun, ternyata program tersebut masih belum bisa menekan tingginya angka putus sekolah di Bumi Blambangan.

"Anehnya upayanya sudah seperti itu bahkan sampai mendapat penghargaan, tetapi fakta di lapangan angka putus sekolah masih sangat tinggi," ungkapnya.

Sebagai anggota dewan, Khusnan mengaku prihatin dengan kondisi itu. Akhirnya, dia bertanya langsung kepada intansi terkait setempat. Namun, ia merasa jawaban dari Dispendik Banyuwangi, kurang memuaskan.

"Kepala Dinas tidak bisa menjawab detail," cetusnya.

Keterangan dari Dinas, lanjut Khusnan, perkara ini masih akan dikoordinasikan dengan stakeholder lainnya. Mengingat angka putus sekolah tidak hanya di sekolah negeri. Tapi di sekolah swasta kasus serupa juga banyak ditemui.

"Katanya mau dikoordinasikan dengan lintas instansi. Proporsi kasus antara negeri dan swasta sama banyaknya," ujarnya.

Dewan  mendesak eksekutif untuk lebih serius dalam mendorong laju sektor pendidikan. Apa yang terjadi saat ini, perlu menjadi evaluasi besar-besaran oleh eksekutif.

"Angka itu harus turun dengan anggaran yang sudah disepakati, dengan banyaknya penghargaan yang diraih harusnya sejalan dengan kenyataan di lapangan," urainya.

Tidak hanya menyinggung terkait angka putus sekolah, Khusnan meminta Dispendik mampu menangani kasus kekerasan seksual yang sedang marak terjadi. Mengingat jumlah kekerasan seksual dalam tiga bulan terakhir yang cukup banyak. Padahal, Banyuwangi meraih penghargaan sebagai kota layak anak kedua. Tetapi, angka kekerasan pada anak masih tinggi.

"Kami minta serius ke Dispendik terkait kasus kekerasan seksual tidak terjadi," imbuhnya. (*)