TIMES JATIM, SURABAYA – Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD merupakan sistem yang diterapkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memberikan layanan kepada masayarakat. Badan ini memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan.  

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Jatim) pun mengimbau pola pengelolaan yang diterapkan sejalan dengan optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). 

Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen menegaskan, bahwa pengelolaan keuangan yang mandiri perlu didukung teknologi berbasis digital. 

’Itu dilakukan agar layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, serta pelaporan tersusun dengan baik,’’ ungkapnya, Senin (28/10/2024).

Tujuan lainnya, pengelolaan keuangan yang menggunakan teknologi berbasis digital sejalan dengan program pemerintah pusat. Yakni optimalisasi penerapan ETPD.

"Dengan begitu, konentivitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bisa diwujudkan,’’ imbuh dia. 

Seperti literasi optimalisasi pengelolaan keuangan berbasis digital dan peningkatan kualitas penatausahaan BLUD dan non UOBK di Jawa Timur pada pekan kemarin. 

BPKAD menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya dari Bank Jatim. Materi yang dipaparkan pun tentang bentuk infrastruktur layanan keuangan yang berbasis digital . 

Kepala UPT PPK BPKAD Jatim, Marta Mukti Widodo menjelaskan pihaknya terus mendorong optimalisasi implementasi ETPD di Jatim. BLUD memiliki peran besar untuk meningkatkan pencapaian implementasi tersebut.

"Karena itu, perlu literasi bagi BLUD di Jawa Timur agar bisa memberi pemahaman kepada masyarakat tentang layanan berbasis digital,’’ jelasnya. 

Dia juga menambahkan, implementasi ETPD membawa manfaat besar kepada masyarakat. Transaksi berbasis digital bisa mempercepat layanan masyarakat serta pengelolaan keuangan yang akuntabel. Dengan begitu, kinerja BLUD bisa lebih efektif dan efisien. (*)