TIMES JATIM, PACITAN – Penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Pacitan masih berjalan lamban. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pacitan mengusulkan anggaran Rp650 juta, tetapi hingga kini belum ada kepastian soal pencairannya.

"Kita usulkan sekitar Rp650 juta untuk penanganan PMK. Masih dalam pembahasan, belum angka pasti," ujar Kepala DKPP Pacitan, Sugeng Santoso, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, vaksinasi ternak pun belum tuntas. Pemerintah menyebut distribusi vaksin masih berlangsung, tetapi belum seluruhnya tersalurkan. 

Lebih parah lagi, vaksinasi tak hanya untuk sapi, tetapi juga mencakup kambing dan domba, yang semakin memperlambat prosesnya.

"Vaksin yang saat ini digelontorkan belum semuanya, karena sasaran vaksinasi tidak hanya sapi, tetapi juga kambing dan domba," jelas Sugeng.

Hingga kini, belum ada pendataan ulang jumlah ternak di Pacitan. Padahal, sebelum PMK merebak, populasi sapi di daerah ini tercatat sekitar 59.000 ekor. 

Dengan penyebaran virus yang cepat, data terbaru seharusnya menjadi prioritas agar vaksinasi lebih tepat sasaran.

Pacitan akan menerima alokasi 20.000 dosis vaksin untuk tahap kedua. Namun, distribusinya pun dilakukan bertahap, bukan sekaligus, yang berpotensi membuat cakupan vaksinasi semakin lambat.

"Dosis vaksin tahap kedua ini, insyaAllah Pacitan akan mendapatkan alokasi 20.000 dosis. Penyalurannya juga tidak akan sekaligus, mungkin bisa dua tahap," katanya.

Yang lebih ironis, vaksinasi justru berisiko semakin tersendat menjelang Ramadan. Sugeng mengakui bahwa efektivitas vaksinasi bisa menurun karena tenaga vaksinator yang terbatas selama bulan puasa.

"Menjelang bulan puasa, petugas vaksinator juga kurang maksimal dalam melakukan vaksinasi," ujarnya.

Dengan lambannya pencairan anggaran, distribusi vaksin yang tersendat, serta vaksinasi yang terancam melambat selama Ramadan, peternak di Pacitan seakan dibiarkan menggantung. 

Jika kondisi ini terus berlanjut, mungkinkah penanganan PMK di Pacitan benar-benar efektif?

Berdasarkan data di atas, PMII Pacitan menilai bahwa penanganan PMK oleh dinas kurang sat set wat wet. 

"Ya, lambat lah. Harusnya, usulan anggaran penanganan sejak awal, jangan nunggu dikritisi baru bergerak," ujar Ketua PC PMII Pacitan, Al Ahmadi. (*)