TIMES JATIM, SURABAYA – Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo siap menyongsong tahun politik.

Kepala Pesantren Nurul Jadid KH Abdul Hamid Wahid mengungkapkan bahwa hukum berpolitik bagi santri adalah fardhu kifayah.

"Saya kira berpolitik bagi santri itu adalah fardhu kifayah," katanya di sela acara peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW di Balai Prajurit Kodam V Brawijaya, Kamis (28/9/2023).

Santri akan mendukung dan memilih sosok-sosok mumpuni sebagai pemimpin.

"Menurut saya santri berpartisipasi dalam politik itu penting. Mereka berhak baik dipilih atau memilih, silakan," tandasnya.

Politik adalah ruang dan sebagaimana sebuah adagium bahwa terkadang rusaknya sebuah negara bukan karena apa-apa. Namun karena salah pemimpin. 

Maka penting memiliki pemimpin dengan nilai-nilai moral positif.

"Tentu aspek pragmatisme itu ada, tetapi bagaimana membatasi aspek itu tetap di bawah idealisme dan kepentingan besar. Negara dan masyarakat," jelasnya.

Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo sendiri merupakan TPS Lokasi Khusus. Pengelola memberikan ruang bagi santri untuk mencoblos di lokasi dan memberikan izin bagi yang ingin menggunakan hak pilih di rumah masing-masing.

"Mau di sana kita fasilitasi," tandasnya.

Biasanya hampir 2.000 santri menggunakan hak pilih dari 8.000 santri yang ada. 

Kepala Ponpes Nurul Jadid Paiton Probolinggo KH Abdul Hamid mengaku selama ini tak pernah ada masalah dalam proses pemungutan suara.(*)