TIMES JATIM, MALANG – Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin menyatakan, perlu dilakukan pemulihan pusat data nasional secepatnya, menyusul kebocoran akibat terkena peretasan (hacking) baru-baru ini. 

"Kita akan dalami dulu lah, ya. Tentu yang paling penting pemulihan dulu (data yang bocor), baru dicari sebabnya, siapa yang salah (harus bertanggungjawab jawab)," tandas Wapres Ma'ruf Amin, usai menghadiri acara halaqoh pesantren se Jatim, di Pakis, Kabupaten Malang, Jum'at (28/6/2024). 

Selebihnya, terkait adanya desakan mundur atau mencopot Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, sebagai pihak paling bertanggung jawab atas bocornya data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), Wapres Ma'ruf Amin menyatakan tidak dalam kapasitasnya. 

"Soal ganti mengganti (Menkominfo Budi Arie), itu hak prerogatif Presiden, ya. Kita dalami dan pulihkan dulu situasinya," tandas Wapres. 

Menurut Wapres, risiko peretasan data tidak terjadi kali ini saja, karena dulu banyak lembaga dan instansi pemerintahan mengeluhkan datanya mudah diretas. 

"Nah, kemudian kita satukan dalam pusat data nasional. Ternyata peretasan tetap terjadi begitu dahsyatnya, dan ini yang tidak dipikirkan sebelumnya. Begitu kena retas, (justru) kena semua," ungkap Ma'ruf Amin. 

Wapres Ma'ruf Amin juga mendapatkan pertanyaan wartawan soal adanya sorotan anggota DPR RI terhadap kebijakan Kementerian Agama terkait pengalihan 10 ribu kuota haji untuk ONH plus. 

Terkait hal ini, Wapres juga menegaskan, masih akan mendalami dan mengklarifikasinya. 

"Untuk pengalihan kuota haji itu, sepertinya sudah dibantah Kemenag ya. Ya nanti tetap kita dalami isu itu, benar tidaknnya. Kalau memang benar alasannya apa, landasan berpikirnya apa," tandasnya. 

Untuk diketahui, pasca terjadi peretasan data PDNS belum lama ini, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah memanggil Menkominfo Budi Arie Setiadi, juga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian ke Istana Negara, Jakarta hari ini. 

Dikabarkan, Jokowi akan membahas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh ransomware. Akibat ransonware Brain Cipher, yang merupakan pengembangan dari Lockbit 3.0, data-data di PDNS 2 tidak bisa diakses alias terenkripsi. 

Pemerintah terus berupaya untuk memulihkan layanan instansi pemerintah yang terdampak. Sementara ini, pemerintah akan mengutamakan pemulihan terhadap instansi pemerintah yang memiliki backup data. Berdasarkan informasi sebelumnya, pada Rabu (26/6/2024) sejumlah 44 dari 282 tenant yang terdampak peretasan tersebut. (*)