TIMES JATIM, PACITAN – DPRD Pacitan menyoroti minimnya anggaran penanganan Tuberkulosis (TBC). Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, mengaku prihatin karena Dinas Kesehatan (Dinkes) menyatakan tak punya anggaran khusus untuk penyakit menular itu.

"Di setiap rapat LKPJ, kami selalu menanyakan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti TBC, HIV, Leptospirosis, dan DBD. Jawabannya selalu aman. Tapi sekarang ada bayi meninggal karena tertular TBC dari ibunya. Ini harus jadi perhatian," kata Rudi, Rabu (26/3/2025). 

DPRD menemukan bahwa sebagian besar program penanganan TBC di Pacitan bergantung pada The Global Fund. Padahal, kata Rudi, penanganan penyakit ini harus mendapat alokasi dana yang jelas dari APBD.

Ia menegaskan DPRD akan meminta laporan rinci soal pencegahan dan penanganan penyakit menular. "Kami ingin tahu lokusnya di mana, jumlah pasiennya berapa, bagaimana distribusi obatnya, dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Kalau ada progres yang jelas, pasti akan kami dukung penganggarannya," ujarnya.

Rudi juga meminta evaluasi atas kerja sama Dinkes dengan The Global Fund. "Jangan sampai dana dari luar ini jadi satu-satunya andalan. Harus ada skema pendanaan yang lebih mandiri," katanya.

Menurut dia, tidak masuk akal jika Dinkes mengaku tidak punya anggaran khusus, tetapi tetap menjalankan program dengan dana yang diambil dari pos perjalanan dinas dan sosialisasi. "Ini menyangkut masyarakat banyak, bukan sekadar formalitas program," katanya.

DPRD Pacitan berencana menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas persoalan ini. Jika ditemukan ada kekurangan anggaran, mereka akan memanggil Dinkes. "Jangan sampai ada lagi kasus kematian bayi karena TBC," ujar Rudi.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Pacitan, Arifin, menilai Dinkes kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. "Kalau Dinkes bilang tidak ada anggaran, berarti pemerintah tidak hadir dalam masalah kesehatan. Itu tidak boleh terjadi," katanya.

Menurut dia, TBC merupakan penyakit yang mudah menular. Jika ada satu anggota keluarga terinfeksi, risiko penularan ke anggota lain sangat tinggi. "Harus ada skala prioritas dalam penganggaran. Jangan sampai penyakit ini terus menyebar karena minim perhatian," kata Arifin.

Anggaran Minim, Pasien TBC Terus Bertambah

Sejak Januari hingga Maret 2025, sebanyak 88 warga Pacitan terdiagnosis TBC. Mereka menjalani pengobatan jalan dengan masa penyembuhan minimal enam bulan.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Pacitan, drg. Nur Farida, mengakui ada kendala dalam pencegahan. Salah satunya, sulitnya menjaring kontak erat pasien positif. "Alasannya klasik, mereka merasa sehat. Padahal, risiko tertularnya tinggi," kata Nur, Senin (24/3/2025).

Masalah lain datang dari pasien sendiri. Efek samping obat seperti mual, muntah, dan pusing membuat banyak penderita enggan melanjutkan pengobatan. "Banyak yang baru dua minggu sudah berhenti minum obat," ujar Nur.

Mayoritas pasien TBC berada di usia produktif. Penyebarannya dipicu faktor lingkungan, seperti sirkulasi udara buruk dan rumah minim sinar matahari.

Dinkes mengaku terus menjaring pasien bergejala dan memeriksa kontak erat penderita. Namun, anggaran terbatas membuat program ini berjalan tersendat. "Anggarannya ada, tapi harus cukup untuk semuanya," kata Nur.

Selama lima tahun terakhir, program penanganan TBC di Pacitan banyak bergantung pada dana dari The Global Fund. Hingga kini, APBD Pacitan belum memiliki pos anggaran khusus untuk penyakit ini.

"Tidak ada alokasi khusus. Biayanya diambil dari perjalanan dinas dan sosialisasi. Itu pun tergantung mana yang dianggap paling mendesak," kata Nur.

Oleh sebab itu, DPRD Pacitan mendesak pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran yang lebih memadai. Tanpa dukungan anggaran dan kesadaran masyarakat, penyakit menular tersebut dikhawatirkan akan semakin sulit dikendalikan. (*)