TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Dinamika politik di Kota Probolinggo mulai memanas. Baru-baru ini, penolakan terhadap Surat Rekomendasi DPP PDI Perjuangan mengenai Calon Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo tahun 2024 semakin ramai dibicarakan.

Penolakan tersebut disampaikan Ketua DPC PKB Kota Probolinggo, Abdul Mujib, yang menyebut adanya ketidakpuasan di kalangan internal DPC PDI Perjuangan atas penunjukan Sri Setyo Pertiwi sebagai Wakil Wali Kota dari partai berlambang banteng itu.

Sebagai tanggapan, Abdul Mujib beserta rombongan datang ke kantor DPC PDI Perjuangan pada Rabu (14/8/2024) pukul 14.30 untuk mengklarifikasi penolakan tersebut.

Di kantor DPC PDI Perjuangan, Mujib menegaskan, penolakan itu tidak bersifat menyeluruh, melainkan sebagian.

“Jadi bukan penolakan, tetapi pengembalian. Kami meminta agar PDI Perjuangan melakukan evaluasi atau kajian ulang atas rekomendasi tersebut,” ujarnya.

Menurut Mujib, setelah Surat Rekomendasi turun, gejolak di akar rumput internal PDI Perjuangan semakin meningkat.

Ia menyebut, pro dan kontra adalah hal yang wajar. Namun, gejolak semakin membesar setelah keluarnya rekomendasi, bahkan ada video yang menjadi viral.

PKB, yang akan mengusung kader terbaiknya, Habib Hadi Zainaal Abidin, sebagai calon Wali Kota Probolinggo, menginginkan dukungan yang penuh dan solid.

Hal itulah yang menjadi dasar mengapa PKB mengembalikan rekomendasi untuk dikaji dan dievaluasi kembali.

“Kami ingin kekuatan penuh yang solid,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Probolinggo itu.

Ia tidak ingin kejadian sebelumnya di PDI Perjuangan terulang, yang mengakibatkan kegagalan akibat ketidaksolidan.

“PDI Perjuangan partai yang solid, begitu juga dengan PKB. Kami tetap ingin berkoalisi, namun meminta agar rekomendasi yang menimbulkan gejolak dikaji ulang,” ujarnya.

Jika Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak berubah, pihaknya akan menyerahkan keputusan tersebut kepada internal partai.

“Karena nama yang sama sebelumnya sudah kami usulkan untuk dikaji, maka hasilnya akan menimbulkan sikap yang sama,” katanya.

Mujib juga menyerahkan keputusan kepada PDI Perjuangan, khususnya DPC di Kota Probolinggo, mengenai kelanjutan koalisi.

Menurutnya, PKB telah menyiapkan langkah alternatif jika gejolak di internal tidak dapat diatasi.

“Tidak, bukan saya. Saya sudah memiliki kursi, mana mungkin saya membuang kursi yang sudah ada,” ujar Mujib sambil tersenyum ketika ditanya apakah alternatifnya adalah dirinya sebagai calon Wakil Wali Kota Probolinggo.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan, Nasution, menegaskan, Surat Rekomendasi yang turun adalah surat tugas yang harus dijalankan oleh partai.

“Rekomendasi itu bukan surat biasa. Rekom itu, di internal PDI Perjuangan, merupakan surat penugasan, kira-kira begitu. Jadi, kita diminta untuk patuh,” tegas pria yang menjabat sebagai Wakil I Ketua DPRD Kota Probolinggo itu.

Permintaan DPC PKB untuk kajian atau evaluasi, menurutnya harus disampaikan langsung ke DPD PDI Perjuangan, karena DPD yang menyerahkan rekomendasi secara langsung.

“Sebagai Ketua DPC, saya hanya diminta untuk hadir dan menyaksikan, jadi silahkan langsung ke DPD PDI Perjuangan," tutup Nasution. (*)