TIMES JATIM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus menguatkan pembangunan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam mencetak generasi penerus bangsa.

Keluarga yang kuat menjadi fondasi jangka panjang untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. 

Indonesia diproyeksikan menjadi negara maju ditopang oleh SDM unggul, berdaya saing global dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Untuk mewujudkan semua itu, harus dimulai dari keluarga sejak dini bahkan sejak fase seribu hari pertama kehidupan.

Asisten I Sekdaprov Jatim Benny Sampirwanto mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam acara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 Provinsi Jawa Timur 2025 mengungkapkan, bahwa tantangan era saat ini semakin bertambah.

Mulai tantangan digitalisasi, tekanan ekonomi, perubahan nilai sosial hingga meningkatnya mobilitas orang tua yang memunculkan fenomena fatherless atau ketidakhadiran ayah dalam keluarga.

"Berdasarkan data Unicef, sekitar 20,9 persen anak Indonesia tidak memiliki figur ayah," ungkap Benny, Selasa (1/7/2025).

Pembukaan seminar dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-32 Provinsi Jawa Timur 2025 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (1/7/2025).(Foto: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Sementara Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 mencatat hanya 37,17 persen, anak usia 0-5 tahun yang diasuh bersama-sama oleh ibu dan ayah.

"Sisi ayah memiliki nilai kebapakan, dan sisi ibu adalah kelembutan. Ibarat dua sisi mata uang, jika satu tidak ada, maka tidak akan lengkap," katanya.

Selain fatherless, pemicu lain yang kerap menghambat perkembangan anak adalah tingginya angka perceraian. Berdasarkan data, angka perceraian di Jatim pada tahun 2023 mencapai 79.270 perkara.

Dengan rincian, cerai talak 21.230 perkara dan cerai gugat 58.040 perkara. Artinya, banyak ibu rumah tangga yang minta cerai apapun alasannya. Mulai alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sampai ekonomi hingga perselingkuhan.

Pemprov Jatim terus mencoba untuk mencarikan solusi mengurangi angka perceraian tersebut dengan jalan mediasi melalui lembaga yang sudah disiapkan selama proses pengadilan.

Namun demikian, pada tahun 2024, angka perceraian masih belum bisa ditekan. Ada 79.309 perkara cerai. Dengan rincian 20 ribu perkara cerai talak, dan 59 perkara cerai gugat.

Benny mengatakan, pada tahun 2025, Januari hingga Maret, angka perceraian tembus 18.668 perkara. Dengan rincian 4.593 cerai talak dan sekitar 14 ribu cerai gugat.

"Ini menjadi tugas kita bersama bagaimana keluarga ini utuh, karena ketika terjadi perceraian, kasihan anak-anaknya," ujarnya.

Tingginya angka perceraian di Jatim menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tengah menghadapi tantangan yang serius. Seluruh stakeholder harus saling bergandengan tangan untuk menguatkan.

"Ibu Gubernur mengingatkan kembali bahwa ketidakhadiran ayah secara fisik maupun emosional kerap berdampak pada perkembangan psikologis anak hingga menurunnya kualitas relasi dalam keluarga," kata Benny.

Keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah bagian dari investasi jangka panjang dalam membentuk generasi Indonesia yang tangguh dan berkualitas.

"Mari terus kita jalin hubungan suami istri sehingga menjadi keluarga bahagia dan negeri kita menjadi negeri yang kuat," imbaunya.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan bagi tokoh yang mendorong ketahanan dan kebijakan program berbasis keluarga.(*)