TIMES JATIM, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa partai politik pendukung koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan posisi di kabinet adalah hal yang wajar.

"Wajar-wajar saja kalau kemudian para pendukung, para koalisi kan ya, bagi gue manusiawi saja," ujar  Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pernyataan tersebut merespons anggapan Kabinet Merah Putih yang dianggap terlalu besar dengan 109 anggota, terdiri atas 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.

Said mengingatkan agar tidak tergesa-gesa mengkritik komposisi kabinet. "Karena kalau kemudian belum apa-apa kita memvonis (kabinet) Presiden terlalu gemuk, nanti belum apa-apa Presiden sudah divonis. Beri kesempatan, dan pasti Bapak Presiden pasti juga akan mengevaluasi (kabinetnya)," ujarnya.

Menurut Ketua Banggar DPR RI Periode 2019-2024 itu, yang terpenting adalah kompetensi para menteri yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Yang penting ukurannya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden di Sidang Paripurna, visinya apa, programnya apa, kemudian kabinet yang dibentuk oleh Presiden, kompetensinya, kapabilitasnya itu terpenuhi semua, Insyallah akan jalan," tuturnya.

Said juga meyakini bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan arah kebijakan yang ingin dicapai dengan cepat. Namun, ia menyarankan agar evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih dilakukan dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun sejak kabinet diumumkan.

"Kami berharap evaluasi kabinet bisa dilakukan dalam 6 bulan atau setidaknya 1 tahun," tutur Ketua DPP PDIP itu. (*)