TIMES JATIM, PONOROGO – Terbongkarnya praktik pemalsuan e-KTP dalam kasus kredit fiktif BRI Unit Pasar Pon, membuat puluhan ASN Disdukcapil Ponorogo panik dan mencari perlindungan kepada Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Di bawah dikomando Sekretaris Dinas (Sekdin) Disdukcapil Ponorogo Heru Purwanto, puluhan ASN mendatangi rumah dinas (Pringgitan) Bupati, Kamis (05/6/2025).

D ihadapan Bupati Sugiri Sancoko, Heru Purwanto sambil menangis tersedu-sedu mengaku seluruh ASN Disdukcapil cemas dan tidak nyenyak tidur pasca empat temannya diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) pada Selasa (3/6/2025).

Pemeriksaan itu digelar Kejari Ponorogo terkait kasus rekayasa Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif BRI Unit Pasar Pon tahun 2024 yang merugikan negara ratusan juta rupiah.

Bahkan, ia mengancam bila tidak ada perlindungan maka seluruh ASN Disdukcapil tidak akan bekerja melayani masyarakat.

"Kalau tidak ada perlindungan kami tidak akan bekerja,  jarna kondisi psikis anak-anak (ASN) itu pasca atau pun sebelum dipanggil kemarin, tidur gak nyenyak makan gak enak," kata Heru Purwanto.

Menyikapi hal ini, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko langsung memberikan teguran keras kepada Sekdin Dukcapil Heru Purwanto, yang memobilisasi ASN Dukcapil untuk nglurug ke rumah dinas Bupati dan menangis di hadapan belasan wartawan yang saat itu sedang berkumpul di Pringgitan.

Dengan nada keras, Bupati Sugiri Sancoko  memperingatkan bahwa aksi Sekdin Disdukcapil ini tidak mencerminkan sikap dan adab seorang ASN.

"Kamu yang punya adab dan sopan santun gitu lo, kamu itu ASN jangan pecicilan seperti itu. Persoalannya bukan dengan bupati persoalannya itu dengan hukum. Harusnya perwakilan datang ke saya cerita ada apa, bukan seperti ini," tegurnya.

Bupati Sugiri Sancoko pun mengatakan, pihaknya tidak akan melindungi bagi ASN Disdukcapil yang bersalah dalam kasus ini. Pasalnya praktik penggandaan e-KTP sangat merugikan masyarakat.

"Yang tidak bersalah saya lindungi, tapi yang bersalah tidak ada ampun. Proses hukum saja. Bagiamana bisa ada e-KTP warga kok digandakan dan disalahgunakan seperti itu," kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. (*)