TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Arena perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo dipastikan bakal memanas. Pemerintah Kota atau Pemkot Probolinggo mengumumkan rencana menggelar asesmen terbuka.

Ini berarti, posisi strategis tertinggi di birokrasi tersebut kini terbuka lebar, bahkan untuk kandidat dari luar daerah.

Kebijakan berani ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, usai mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (18/11/2025).

"Kita akan lakukan asesmen terbuka. Prosesnya tentu mengikuti aturan yang berlaku, dan usulan dari BKPSDM sudah kita konsultasikan dengan Gubernur Jawa Timur. Tinggal menunggu jadwal pasti pelaksanaannya," tegas Aminuddin.

Rey Suwigtyo Diperpanjang Sambil Menanti Jadwal Asesmen

Sembari menunggu lampu hijau dari provinsi untuk menggelar asesmen, Pemkot Probolinggo memilih langkah antisipatif dengan memperpanjang masa jabatan Penjabat (Pj) Sekda. Posisi ini masih dipercayakan kepada Rey Suwigtyo.

Perpanjangan ini bukan tanpa alasan. Secara regulasi, masa jabatan Pj Sekda hanya boleh diperpanjang maksimal dua kali, masing-masing untuk periode tiga bulan.

Langkah Pemkot Probolinggo memperpanjang masa jabatan Rey Suwigtyo mengindikasikan bahwa proses asesmen terbuka membutuhkan waktu persiapan yang matang.

"Saat ini kita masih menunggu. Untuk itu, kami akan memperpanjang jabatan Penjabat (Pj) Sekda yang saat ini dijabat Rey Suwigtyo, sambil menunggu proses asesmen terbuka siap dilaksanakan," jelas Aminuddin.

Sinyal dari Wali Kota: Kandidat Luar Daerah Boleh Ikut Berebut

Yang menarik dari pernyataan Wali Kota Dokter Aminuddin adalah sinyal pertarungan ini tidak akan dibatasi oleh tembok birokrasi lokal. Meskipun prioritas tetap diberikan kepada talenta internal Pemkot, peluang bagi kandidat dari luar Kota Probolinggo terbuka lebar.

Kebijakan ini menjadi penanda keseriusan Pemkot Probolinggo untuk mencari figur terbaik dan berintegritas, yang benar-benar memiliki kapabilitas tinggi, bahkan jika harus 'mengimpor' dari daerah lain. Ini dianggap sebagai terobosan meritokrasi.

"Di asesmen terbuka nanti, siapapun dari daerah manapun bisa mengikuti. Yang penting bagaimana proses pemerintahan terus berjalan, dan kapabilitas yang nanti terpilih benar-benar mampu mendukung program-program pemkot," tandasnya. (*)