TIMES JATIM, GRESIK – Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) memantau pelaksanaan Pilkada Gresik 2024. Para relawan itu tersebar di sejumlah desa, termasuk relawan yang Disabilitas.

Meski memiliki keterbatasan, mereka antusias untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi. 

Ketua KPI Gresik, Duta Bintan Fitriyah mengatakan, ada 35 relawan yang ambil bagian dalam pemantauan pada Pilkada 2024 ini.

"Mereka dari berbagai latar belakang, bahkan ada relawan tuna netra yang bersemangat dalam mengawasi jalannya Pilkada tahun ini," ujarnya, Rabu (27/11/2024).

Namun menurut Duta Bintan, terdapat kendala yang dihadapi KPI dalam menjalankan tugas pemantauan. 

Berdasarkan Pasal 83 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024, pemantau pemilu otomatis sebagai saksi kotak kosong, hal ini dianggap merugikan KPI.

“Di Gresik, ada pihak yang menggerakkan dukungan untuk kotak kosong. Akibatnya, banyak relawan kami yang mundur karena tidak ingin dianggap sebagai bagian dari tim sukses kotak kosong,” jelas Duta.

Duta menegaskan bahwa KPI tidak memihak pihak mana pun dan menjalankan tugas murni sebagai pemantau independen. 

Namun, situasi ini menimbulkan tantangan, mengingat saksi untuk calon tunggal hanya satu, sementara saksi kotak kosong mencapai lima orang.

“Hal ini membuat beberapa relawan ragu untuk melanjutkan tugasnya, meski kami tegaskan bahwa KPI adalah lembaga independen yang tidak berpihak pada pasangan calon maupun kotak kosong,” imbuhnya.

Selain KPI, di Gresik terdapat empat lembaga lain yang terdaftar sebagai pemantau Pilkada, yakni Poros Sahabat Nusantara, Komite Independen Pemantau Pemilu, Netfid Gresik, dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. (*)