TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Sensus Ekonomi baru akan dilakukan tahun depan. Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman mulai menyosialisasikannya di wilayah Probolinggo, Jatim.

Gus Hilman, mengajak masyarakat Probolinggo untuk berperan aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. 

Ia menekankan bahwa partisipasi warga bukan hanya soal menerima kedatangan petugas sensus. Tapi juga soal memberikan data usaha yang sebenar-benarnya.

“Ini kepentingan negara. Ini juga kepentingan panjenengan semua. Karena kalau data sensus tidak akurat, negara tidak punya data valid untuk memberikan bantuan atau support,” ujar Gus Hilman.

Ajakan tersebut disampaikan legislator termuda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dalam acara Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan Peningkatan Literasi Statistik Masyarakat di Hotel Bromo Park, Kota Probolinggo, Senin (27/10/2025).

Ajakan tersebut sejalan dengan kekhawatiran Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap rendahnya keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan data. Kepala BPS Jawa Timur, Zulkipli, menyebut bahwa banyak pelaku usaha menduga sensus ekonomi berkaitan dengan perpajakan, sehingga enggan melaporkan omzet dan data usaha secara jujur.

“Padahal, data sensus akan disimpan oleh BPS dan tidak akan dibuka kepada siapapun, termasuk kepada Direktorat Jenderal Pajak,” tegas Zulkipli.

Zulkipli juga mengungkap bahwa Sensus Ekonomi merupakan sensus terberat yang dihadapi BPS, baik dari sisi cakupan maupun tantangan psikologis di lapangan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya data sensus sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional.

Sebagai gambaran, hasil Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan dominasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota dan Kabupaten Probolinggo. 

Di Kota Probolinggo, dari total 33.391 unit usaha, sebanyak 32.785 unit atau 98,18 persen merupakan UMK. Sementara di Kabupaten Probolinggo, dari total 125.011 unit usaha, sebanyak 124.170 unit atau 99,33 persen adalah UMK.

“Ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi masyarakat bawah sangat besar. Tapi kekuatan itu tidak akan terlihat kalau datanya tidak jujur,” kata Zulkipli.

Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan BPS RI, Adhi Wiriana, yang turut hadir dalam acara tersebut, juga menekankan pentingnya kejujuran pelaku usaha agar data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi nasional.

Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi sensus ekonomi nasional ke-5 sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986. Sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali dan mencakup seluruh sektor ekonomi, kecuali pertanian, pemerintahan, dan rumah tangga. (*)