TIMES JATIM, BANYUWANGI – Uji coba program Bantuan Sosial (Bansos) digital di Kabupaten Banyuwangi, memasuki tahap akhir. Program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, dijadwalkan berakhir pada 15 Oktober 2025 mendatang, setelah berlangsung sejak 18 September lalu.

Hingga kini, tercatat sebanyak 318.242 kepala keluarga di Banyuwangi telah mendaftarkan diri sebagai penerima Bansos. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, memastikan seluruh tahapan uji coba berjalan maksimal agar masyarakat yang berhak dapat terlayani.

Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto, menegaskan bahwa capaian angka bukan menjadi tujuan utama. Menurutnya, fokus utama adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan bisa mengakses dan mendaftarkan diri.

“Uji coba ini tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” kata Ustadi, Rabu (8/10/2025).

Dalam siswa waktu sekitar sepekan ini, Pemkab mendorong warga yang belum mendaftar untuk segera ikut program tersebut.

Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri menggunakan smartphone dan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau melalui agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang ada.

Dikatakan Ustadi, jumlah pendaftar pada akhir masa uji coba bisa saja lebih sedikit atau justru melebihi target awal pemerintah pusat. Menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah karena fokus utama tetap pada warga yang benar-benar membutuhkan.

“Itu tidak apa-apa, memang sejak awal sudah disiapkan untuk itu. Tidak wajib semua orang harus daftar. Kami fokus pada yang merasa membutuhkan Bansos,” ujarnya.

Ustadi mengungkapkan, dari total ratusan ribu warga yang telah terdaftar, mayoritas melakukan pendaftaran melalui agen Perlinsos.

Di Banyuwangi, jumlah agen Perlinsos mencapai ribuan orang, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kader dasawisma, hingga kepala perangkat daerah, camat, dan lurah.

“Kalau data yang masuk, banyak yang melalui agen. Sebagai contoh, pendaftar dari penerima program PKH saja, itu sebanyak 48 ribu dan 60 persennya tidak punya HP atau HP-nya tidak support untuk mengakses IKD,” ungkap Ustadi.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga mengimbau masyrakat yang merasa membutuhkan Bansos agar segera mendaftar sebelum batas waktu berakhir.

“Bagi masyarakat yang masih merasa membutuhkan tapi belum daftar, dipersilahkan. Kami minta agar masyarakat mendaftar secara sukarela,” tutup Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi Yudawanto. (*)