TIMES JATIM, SURABAYA – Dinas Sosial atau Dinsos Jawa Timur meluncurkan program LDP (Layanan Dukungan Psikososial) untuk membantu anak-anak di Jatim yang kehilangan orang tuanya karena Covid-19, Selasa (3/8/2021). Melalui program tersebut, karyawan Dinsos Jatim dan relawan diminta unthk memberikan pendampingan Layanan Dukungan Psikososial kepada 1.000 anak yang tersebar di Jawa Timur yang kehilangan orang tua karena Covid-19.

"Saya sungguh tepanggil saat Bu Gubernur dalam pengarahannya mengatakan disaat peningkatan korban Covid-19 sangat mungkin ada dampak terhadap anak-anak kita, jadi anak-anak ada yang kehilangan figur utama dan kami diminta untuk turun," ujar kepala Dinas Sosial Jatim, Dr. Alwi, M.hum.

Melalui layanan tersebut, karyawan dan seluruh relawan diminta untuk turun ke lapangan mencari anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Karyawan dan relawan tersebut akan memberi pendampingan psikososial.

"Jadi kita akan turun ke daerah melihat anak-anak yang kehilangan orang tua, jadi misalkan mereka menemukan 10 anak ya itu akan dilakukan pendampingan, menemukan 15 anak  ya mereka dilakukan pendampingan," ungkap Alwi.

Namun pihaknya masih akan melihat apakah anak tersebut membutuhkan pendampingan atau tidak. Karena beberapa anak masih ada keluarga yang merawat, beberapa juga masih mampu.

"Yang kita prioritaskan yang betul-betul kehilangan, mereka mau menyadar ke siapa, mereka tidak punya, lebih-lebih itu dari ekonomi kurang mampu," kata Alwi.

Anak-anak yang kehilangan orang tua ini akan diberi dukungan psikososial dan dukungan materi. Mereka yang kesulitan melanjutkan sekolah akan dibantu oleh Dinsos Jatim.

"Kalau perlu diambil mereka untuk ditempatkan di UPT kita karena ini sudah penegasan dari Bu Gubernur," tuturnya.

Anak-anak tersebut akan dirawat atau ditempatkan di UPT milik Dinsos Jatim. Hal ini kata Alwi merupakan tugas negara untuk melindungi anak-anak. Jika nantinya UPT tersebut penuh, pihaknya akan mencarikan UPT yang masih bisa untuk menampung anak-anak tersebut.

"Karena menyelamatkan anak-anak ini itu lebih utama, mereka harus tetap sekolah, mereka tidak boleh berhenti, apalagi mereka kesulitan memenuhi kebutuhan, itu tidak boleh terjadi, negara menjamin mereka," tutup orang nomor satu di Dinsos Jatim itu. (*)