TIMES JATIM, SURABAYA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kota Surabaya mengungkapkan masih terdapat sekitar seribu warga yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan akta kematiannya. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu akurasi data kependudukan dan berdampak pada penyaluran bantuan sosial (bansos).

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan sebagian besar warga enggan melaporkan kematian anggota keluarganya karena alasan sosial dan kekhawatiran kehilangan bansos.

"Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang datanya itu meninggal, tapi belum dilaporkan akta kematiannya. Nah, ini rata-rata motivasinya itu adalah karena sosial," ujar Eddy, Senin (6/10/2025).

Ia menjelaskan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa jika akta kematian dilaporkan, maka data keluarga akan terhapus dari daftar penerima bantuan. Padahal, kata dia, bantuan sosial tetap dapat diteruskan kepada ahli waris yang sah.

"Nanti kalau dilaporkan, (mereka) takut bansos hilang. Ini padahal sebenarnya dari Kementerian Sosial (Kemensos) termasuk dari Dinas Sosial sendiri ketika orang itu meninggal, bisa diturunkan kepada istri atau ahli warisnya,” jelasnya.

Menurut Eddy, kekhawatiran tersebut muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem data bantuan sosial. "Jadi ini ketakutannya adalah ketika ini mereka laporkan, data keluarga akan hilang dari data kemiskinan, sehingga tidak menerima bansos, padahal tidak seperti itu,” katanya.

Selain alasan sosial, Eddy mengungkap, ada pula warga yang enggan melapor karena malas mengurus administrasi kependudukan (Adminduk). Namun, ia menegaskan jika hal itu bukanlah alasan karena seluruh layanan adminduk kini sudah tersedia secara daring.

"Yang malas mengurus (adminduk) juga ada. Makanya kita buat pelayanan online, jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk malas. Di rumah pun bisa, melakukan pengurusan dengan android KNG Mobile, semua pelayanan kependudukan ada di situ," ujarnya.

Menurut Eddy, seluruh layanan adminduk termasuk pembuatan Kartu Keluarga (KK), kini dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel. "Bisa dan lebih mudah. Jadi tidak perlu datang ke kantor kelurahan, tidak perlu ke Mal Pelayanan Publik Siola, cukup dari rumah,” ujar Eddy.

Ia kembali menegaskan, ketertiban administrasi kependudukan sangat penting agar Pemerintah (Pemkot) Kota Surabaya dapat memberikan pelayanan dan intervensi secara tepat sasaran.

"Jadi ini juga diperlukan ketika mengalami permasalahan, baik musibah dan lain sebagainya, pemerintah bisa melakukan intervensi, tepat sasaran sesuai dengan alamat. Tapi kalau alamatnya tidak sesuai, ini kita akan kesulitan,” paparnya.

Eddy juga berpesan kepada warga Surabaya agar rutin memperbarui data kependudukan, mulai dari pendidikan, perkawinan, kelahiran, kematian hingga golongan darah.

"Warga Surabaya kami mohon untuk tertib adminduk dengan melakukan update data kependudukan. Kita sudah memfasilitasi dengan semua pelayanan online. Kalau android bisa di KNG Mobile, IOS bisa di website Dispendukcapil Kota Surabaya,” tuturnya.

Selain itu, Eddy juga mengimbau warga yang berpindah tempat tinggal segera melaporkan perubahan domisili agar data kependudukan tetap akurat. 

"Sehingga data njenengan (anda) itu bisa betul-betul update dan bicara ketika itu dipakai pemerintah kota di dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran,” pungkas Eddy. (*)