TIMES JATIM, SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan kritis.

Catatan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, khususnya menyoroti serapan anggaran pada urusan pemerintahan pilihan yang dinilai belum optimal, hanya menyentuh angka 92,04 persen.

“Urusan seperti kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, energi, dan perindustrian sangat strategis bagi kemajuan ekonomi Jatim. Jika tidak dimaksimalkan, maka potensi pertumbuhan ekonomi daerah bisa terhambat,” ujar Hikmah Bafaqih, Rabu (11/6/2025).

Fraksi PKB mendesak agar pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga dalam koordinasi lintas perangkat daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.

“Setiap sektor memiliki potensi strategis yang berbeda. Maka, pengalokasian anggaran ke depan harus berbasis pada potensi itu, bukan sekadar rutinitas,” tegasnya.

Fraksi PKB secara gamblang menyebut dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya jauh dari ideal yakni Dinas Peternakan hanya menyerap 71,95% dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyerap 88,72%.

“Angka ini menunjukkan persoalan serius dalam pelaksanaan program. Fraksi PKB meminta agar dilakukan pembinaan dan pengawasan khusus terhadap OPD-OPD yang serapannya rendah,” tandas Hikmah. (*)