TIMES JATIM, MALANG – Direktur Politeknik Negeri Malang (Polinema) Ir. Supriatna Adhisuwignjo, ST., MT., menyampaikan tanggapan resmi terkait penetapan mantan direktur Polinema, Awan Setiawan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kampus senilai Rp42 miliar.

Dia menegaskan bahwa perkara tersebut bersifat personal dan tidak mewakili institusi Polinema secara keseluruhan.

"Ini adalah sekali lagi tidak menjadi generalisir, menjadi sesuatu yang ditarik kesimpulannya adalah ini kasusnya Polinema. Tetapi ini adalah kasus yang sifatnya adalah personal," ujar Supriatna.

Kasus yang menyeret mantan direktur Polinema itu menyangkut proses pengadaan tanah seluas 7.104 meter persegi yang dilakukan pada 2020. Dalam perkara ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) telah menetapkan Awan Setiawan dan seorang pihak swasta sebagai tersangka, dengan dugaan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Supriatna menegaskan bahwa Polinema menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di Kejati Jatim. Ia menyampaikan bahwa pihak kampus menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami juga sebagai warga negara juga memposisikan, menghormati proses yang juga sudah sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Surabaya, di APH. Kita tetap menghormati proses yang sedang dan sudah terjadi ini, sehingga kami mempercayakan bahwa APH tentunya akan menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya itu dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Lebih lanjut, Supriatna menyebut bahwa peristiwa ini menjadi momentum introspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola kampus. Ia menyampaikan komitmen untuk memperbaiki sistem manajemen agar sejalan dengan prinsip good governance.

"Ini juga menjadi salah satu dari upaya kita juga untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan di dalam sisi manajemen kampus, tata kelola kampus ya. Tentunya kami juga berharap bahwa kampus Polinema ini bisa kita kelola dengan lebih baik, ya dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa kampus akan terus berupaya melakukan pembenahan internal sebagai bagian dari komitmen jangka panjang dalam menciptakan tata kelola pendidikan tinggi vokasi yang lebih transparan dan akuntabel.

"Jadi kami berharap bahwa ini adalah juga menjadi salah satu upaya kita juga untuk bagaimana kita harus berbenah memperbaiki ke depan," pungkasnya. (*)