TIMES JATIM, MALANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kasus rusaknya sejumlah kendaraan bermotor yang diduga akibat bensin bercampur air tidak ada kaitannya dengan program pencampuran bahan bakar dengan etanol.

Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri acara di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025). Ia menekankan, kebijakan penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar belum diberlakukan secara resmi di Indonesia dan baru akan diterapkan pada tahun 2027.

“Tidak ada hubungannya dengan etanol. Mandatori etanol itu baru akan diterapkan di 2027," tegasnya.

Dia menerangkan, Etanol sendiri adalah campuran bensin yang berasal dari bahan baku jagung, singkong, dan tebu. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi impor, dan menghadirkan energi bersih.

Menurutnya, program etanol merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. Bahlil menjelaskan, etanol digunakan secara luas di berbagai negara maju sebagai bahan campuran ramah lingkungan yang dapat menurunkan emisi karbon.

“Di Amerika sudah ada mandatori 20 persen, di Brazil bahkan sampai B85, di India sudah B10, dan di Thailand B20. Jadi ini energi bersih yang sudah dipraktikkan secara global,” jelasnya.

Menteri ESDM itu juga menegaskan bahwa isu yang mengaitkan kebijakan etanol dengan rusaknya kendaraan merupakan informasi keliru atau hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin Indonesia mengurangi impor bahan bakar.

“Yang mengatakan hoaks ini adalah orang-orang yang tidak ingin kuota impornya dipangkas. Kalau kita campur bensin dengan etanol, maka impor akan berkurang, dan itu mengganggu kepentingan para importir,” tegasnya.

Dia menambahkan, program etanol merupakan bagian dari upaya pemerintah menuju kedaulatan energi nasional, sekaligus bentuk keberpihakan terhadap petani lokal karena bahan bakunya berasal dari produk pertanian dalam negeri.

“Kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber energi kita. Program ini bukan hanya soal bahan bakar, tapi juga kemandirian bangsa,” ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki laporan masyarakat terkait bensin bercampur air yang menyebabkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan. Tim tersebut melibatkan Ditjen Migas, Lemigas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga.

“Sekarang tim saya masih berada di lapangan. Kita harus cek dulu kebenarannya tentang kualitas minyak. Paling lama saya butuh waktu satu sampai dua hari untuk mendapatkan hasil dari Lemigas,” kata Bahlil.

Dia memastikan, jika hasil investigasi nanti membuktikan adanya pelanggaran dalam distribusi bahan bakar, maka pemerintah tidak akan ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab.

“Kalau terbukti benar, akan ada sanksi tegas. Tapi kita tunggu dulu hasil pemeriksaan tim,” ujarnya. (*)