TIMES JATIM, SIDOARJO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kesiapan Posko Disaster Victim Identification (DVI) dan Post Mortem di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur untuk proses identifikasi korban runtuhnya gedung musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Posko Ponpes Al Khoziny Sidoarjo tersebut, kata Khofifah, telah dilengkapi tenaga ahli serta sarana dan prasarana sesuai standar operasional yang berlaku.

Saat meninjau langsung lokasi posko bersama Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Tim DVI Polri yang sejak awal telah bekerja di lapangan. Ia memastikan seluruh sampel DNA dari keluarga korban telah terkumpul sehingga proses identifikasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

“Terima kasih kepada Tim DVI, baik Ante Mortem maupun Post Mortem, yang sejak awal sudah bekerja. Semua sampel DNA dari keluarga wali santri juga sudah diambil. Artinya, Insya Allah, semuanya sudah well prepared,” kata Khofifah, Sabtu (4/10/2025).

Meski seluruh sarana pendukung telah siap, Gubernur Khofifah mengingatkan bahwa proses rekonsiliasi antara data Post Mortem (PM) dan Ante Mortem (AM) tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Diperlukan ketelitian dan profesionalitas tinggi untuk memastikan keakuratan hasil identifikasi.

“Ada kesulitan-kesulitan saat rekonsiliasi antara data PM dan AM. Karena itu, prosesnya tidak bisa terburu-buru. Kami harap keluarga memahami, sebab semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” tegasnya.

Khofifah menjelaskan, rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika proses identifikasi selesai, keluarga benar-benar yakin bahwa jenazah yang diserahkan adalah putra, keponakan, atau anggota keluarga mereka,” ujarnya.

Terkait keinginan sejumlah wali santri untuk ikut dalam proses evakuasi, Khofifah menyampaikan bahwa tim SAR gabungan membuka ruang bagi perwakilan pesantren untuk menyaksikan langsung proses pembongkaran dan evakuasi, sesuai dengan situasi di lapangan.

“Kami memahami ada wali santri yang ingin ikut membantu evakuasi. Namun, semua dilakukan dengan sangat hati-hati oleh tim profesional. Karena itu, hanya perwakilan pesantren yang diperkenankan, dengan persetujuan tim SAR,” kata Khofifah.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menurunkan tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) dari Dinas Sosial Jatim untuk memberikan pendampingan bagi keluarga dan wali santri yang terdampak.

Selain itu, Pemprov Jatim mengirimkan tambahan alat berat seperti crane dan breaker guna mempercepat proses evakuasi.

“Berbagai upaya percepatan terus dilakukan, tetapi semuanya tetap dijalankan dengan sangat hati-hati. Kami harus memastikan keselamatan seluruh tim di lapangan dan memberikan perlakuan terbaik bagi para korban,” pungkasnya.(*)