TIMES JATIM, JEMBER –

Skandal utang warisan program kesehatan gratis J-Keren (Jember Keren) peninggalan mantan Bupati Hendy Siswanto kembali menghantam.

Di tengah kencangnya sorotan publik, Pemerintah Kabupaten Jember kini bergerak dalam situasi darurat fiskal, berupaya menyusun skema penyelamatan atas tunggakan senilai total Rp214 miliar yang membelit tiga rumah sakit daerah (RSUD).

​Beban utang ini tidak merata, melainkan terpusat pada tiga fasilitas vital yakni RSD dr. Soebandi, RSD Kalisat, dan RSD Balung.

RSD dr. Soebandi menanggung beban terberat, yakni lebih dari separuh total kewajiban, menjadikannya rumah sakit paling kritis di Jember.

​Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember, Akhmad Helmi Luqman, membenarkan situasi ini.

"Kami menjalankan fungsi pembinaan ketat, memastikan setiap RSUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang realistis untuk melunasi utang. Ini adalah mandat tegas dari BPK dan Inspektorat," jelas Helmi, Kamis (23/10/2025).

​Menurut Helmi, langkah ini harus dilakukan untuk menghentikan pendarahan keuangan yang diakibatkan oleh "romantisme politik" di masa lalu.

Bupati Jember Muhammad Fawait bahkan meminta agar Dinkes memastikan tidak ada pengulangan kebijakan populis yang hanya meninggalkan beban utang baru.

​Masalahnya, utang ini telah mencapai titik kritis yang mengancam operasional layanan publik.

​Data dari RSD dr. Soebandi menunjukkan lonjakan utang yang dramatis:

• ​Tahun 2022: Tunggakan \pm Rp35 Miliar
• ​Tahun 2023: Tunggakan \pm Rp35 Miliar
• ​Tahun 2024: Melonjak menjadi \pm Rp76 Miliar
• ​Total Keseluruhan RSD Soebandi: \pm Rp109 Miliar.

​Keterlambatan pembayaran ini telah merontokkan rasio kas (cash ratio) rumah sakit.

Dampaknya mengerikan. RSUD kini kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari pengadaan alat kesehatan, bahan habis pakai, hingga stok obat-obatan penting.

​Lebih parah lagi, rekanan farmasi yang putus asa karena tidak kunjung dibayar, kini menghentikan pasokan obat secara massal.

Beberapa pemasok vital bahkan telah memutus kerja sama, menciptakan tekanan operasional yang sangat tinggi dan mengancam kelangsungan layanan kesehatan bagi masyarakat Jember.

​Pemkab Jember memang berkomitmen untuk menuntaskan seluruh tanggungan secara bertahap.

Namun, penegasan kembali bahwa setiap kebijakan kesehatan wajib melalui perencanaan keuangan yang matang menjadi pengakuan implisit atas kesalahan fatal manajemen fiskal di era sebelumnya.

Pemkab saat ini berpacu dengan waktu untuk melunasi utang tanpa harus mengorbankan mutu layanan publik. (*)