TIMES JATIM, PONOROGO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo. Setelah melakukan penggeledahan intensif di ruang kerja dua pejabat tinggi tersebut pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT), tim penyidik KPK kini melebarkan jangkauan penyelidikan.

​Informasi terbaru menyebutkan, tim anti-rasuah tersebut juga mendatangi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Lokasi yang menjadi target penggeledahan adalah gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo, tempat BPBJ berkantor.

​Kedatangan KPK di BPBJ ini mengindikasikan adanya kemungkinan keterkaitan antara praktik pengadaan barang dan jasa dengan kasus korupsi yang sedang ditangani. Sebagai unit yang bertanggung jawab atas proses lelang dan pengadaan proyek-proyek pemerintah, BPBJ sering kali menjadi sorotan dalam setiap penyelidikan korupsi di sektor publik.

​Ketika dikonfirmasi, Kepala Bagian BPBJ Pemkab Ponorogo, Budi Darmawan, memberikan tanggapan singkat kepada awak media. "Tidak ada apa-apa," ujarnya, enggan memberikan detail lebih lanjut terkait kehadiran penyidik KPK di kantornya, Selasa (11/11/2025).

​Respons singkat Budi Darmawan ini justru menimbulkan spekulasi dan pertanyaan lebih jauh di kalangan publik dan media. Umumnya, kehadiran KPK di sebuah instansi pemerintah didasari oleh adanya dugaan kuat terkait praktik melawan hukum.

​Penggeledahan di ruang kerja Bupati dan Sekda Ponorogo sendiri dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap keduanya dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang menghebohkan. KPK menduga kuat adanya praktik suap atau gratifikasi yang melibatkan kedua pejabat tersebut.

​Meluasnya area penggeledahan hingga ke BPBJ menunjukkan bahwa KPK serius menelusuri akar masalah dan kemungkinan adanya jaringan korupsi yang lebih luas di lingkungan Pemkab Ponorogo. 

Hingga berita ini diturunkan, tim penyidik KPK masih berada di Gedung Graha Krida Praja Pemkab Ponorogo.

​Publik pun  menanti perkembangan selanjutnya dari kasus ini, berharap KPK dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan daerah. Penyelidikan masih terus berlangsung, dan kemungkinan akan ada nama-nama lain yang terseret dalam pusaran kasus ini. (*)