TIMES JATIM, JAKARTA – Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat kini berada dalam fase saling mengancam menyusul aksi unjuk rasa besar-besaran di Iran. Berdasarkan laporan kantor berita Aktivis Hak Asasi Manusia, kerusuhan yang telah memasuki minggu ketiga ini diperkirakan telah menelan korban jiwa hingga 580 orang.

Besarnya jumlah korban tewas memicu Presiden AS, Donald Trump, untuk mempertimbangkan tindakan tegas. "Pihak militer sedang mempertimbangkannya, dan kami sedang melihat beberapa opsi yang sangat kuat. Kami akan membuat keputusan," tegas Trump kepada awak media di atas pesawat Air Force One, Minggu (11/1/2026).

Trump menilai pihak berwenang Iran telah melampaui batas dalam menangani demonstran. "Yah, mereka (Iran) mulai.. sepertinya begitu. Sepertinya ada beberapa orang yang terbunuh padahal seharusnya tidak terbunuh. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kekerasan — Anda bisa menyebut mereka pemimpin, saya tidak tahu apakah mereka pemimpin. Saya kira mereka memerintah dengan kekerasan. Tapi kami menanggapinya dengan sangat serius," lanjutnya.

Respons Iran: Antara Dialog dan Ancaman Perang

Menanggapi gertakan Washington, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Teheran tidak akan tinggal diam namun tetap membuka pintu diplomasi. Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, memperingatkan AS agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.

"Mari kita perjelas: jika terjadi serangan terhadap Iran, wilayah pendudukan (Israel) serta semua pangkalan dan kapal AS akan menjadi target sah kami," tegas Qalibaf yang merupakan mantan komandan Garda Revolusi.

Donald Trump pun membalas ancaman tersebut dengan peringatan keras. "Jika mereka melakukan itu, kami akan menyerang mereka dengan kekuatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka bahkan tidak akan mempercayainya. Saya memiliki pilihan yang sangat kuat," ucapnya.

Iran Nyatakan Kesiapan Tempur Penuh

Pada Senin (12/1/2026), Iran secara resmi menyatakan kesiapannya jika perang benar-benar pecah. Hal ini disampaikan setelah Trump berulang kali menyinggung intervensi militer terkait penanganan protes anti-pemerintah.

"Republik Islam Iran tidak mencari perang tetapi sepenuhnya siap untuk perang," ujar Menlu Abbas Araghchi dalam konferensi para duta besar asing di Teheran.

Ia menambahkan, "Kami juga siap untuk bernegosiasi, tetapi negosiasi ini harus adil, dengan hak yang sama dan berdasarkan rasa saling menghormati."

Trump mengklaim bahwa pihak Teheran sempat menghubunginya untuk bernegosiasi. "Para pemimpin Iran menelepon sehari sebelumnya. Pertemuan sedang diatur ... Mereka ingin bernegosiasi," kata Trump.

Meski demikian, ia mengisyaratkan bahwa tindakan militer AS mungkin saja dilakukan sebelum pertemuan negosiasi tersebut terlaksana.

Krisis Domestik Iran dan Sorotan Internasional

Aksi protes yang awalnya dipicu oleh masalah ekonomi kini telah bertransformasi menjadi tantangan terbesar bagi sistem teokrasi Iran sejak 1979. Data dari Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia menunjukkan lebih dari 10.600 orang ditahan dalam dua minggu terakhir.

Data korban jiwa pun masih simpang siur namun menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Beradasrkan laporan aktivis ada 544 kematian (496 demonstran, 48 nakes/keamanan). Hak Asasi Manusia Iran (Norwegia) mengonfirmasi 192 kematian, namun menduga angka sebenarnya bisa melebihi 2.000 jiwa. Kelompok Oposisi Mujahidin Rakyat mengklaim lebih dari 3.000 orang tewas.

Di tengah tindakan keras pemerintah Iran terhadap demonstran, gelombang solidaritas terus mengalir dari berbagai kota besar di Eropa yang menggelar aksi dukungan bagi rakyat Iran. (*)