TIMES JATIM – Komisi II  DPRD Gresik mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil meningkatkan kinerja demi menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gresik.

Ketua Komisi II DPRD Gresik, Wongso Negoro menegaskan, masuknya investasi di Gresik akan berdampak terhadap pendapatan daerah, untuk itu harus terus dimaksimalkan.

Menurutnya, semakin banyak industri atau aktivitas perekonomian yang masuk, maka akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi II secara intens mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar terus menggairahkan investasi di Gresik. Ini akan berdampak positif pada peningkatan PAD,” ujar Wongso,Selasa (10/6/2025).

Wongso menyebut, investasi di Gresik setiap tahunnya mengalami tren kenaikan. Bahkan, Kabupaten Gresik menempati peringkat pertama investasi tertinggi dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

“Sebagai contoh, investasi pada tahun 2024 mencapai Rp37,91 triliun. Ini tertinggi di Jawa Timur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wongso menjelaskan bahwa PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, Komisi II berkomitmen mengawal pertumbuhan PAD melalui penguatan kinerja OPD.

Pihaknya juga telah melakukan hearing dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk memantau progres pendapatan daerah pada triwulan I tahun 2025 (Januari-Maret).

“Kami meminta laporan dari BPPKAD terkait realisasi Pendapatan Daerah (PD), baik dari sektor PAD, dana transfer, maupun pendapatan sah lainnya,” jelas anggota Fraksi Golkar ini.

Dari data APBD 2025, target PAD ditetapkan sebesar Rp1,544 triliun. Hingga 31 Maret 2025, realisasinya telah mencapai Rp328,478 miliar atau 21,3 persen. 

Untuk dana transfer terang Wongso, dari target Rp2,303 triliun, realisasi hingga akhir Maret mencapai Rp658,526 miliar atau 28,6 persen.

Sementara pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan nol, namun terealisasi Rp50 juta atau 0,0 persen. "Capaian pendapatan daerah pada triwulan pertama ini cukup bagus,” ujarnya.

Politisi asal Menganti ini terus mendorong BPPKAD, DPMPTSP, Dinas Perhubungan (Dishub), serta OPD penghasil lainnya agar meningkatkan kinerja dalam optimalisasi pendapatan.

“Mengapa ini penting? Karena kebutuhan pembiayaan program di sisa waktu sekitar tujuh bulan ke depan masih cukup besar,” tutupnya. 

Sementara dari data yang dihimpun, belanja operasional yang ditetapkan Rp2,616 triliun, dengan realisasi hingga triwulan pertama 2025 sebesar Rp412,200 miliar atau 15,8 persen. 

Belanja modal ditetapkan Rp420,515 miliar, dan terealisasi Rp8,064 miliar atau 1,9 persen. Untuk belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar, belum ada realisasi hingga akhir Maret. Kemudian, belanja transfer sebesar Rp786,260 miliar, terealisasi Rp229,539 miliar atau 29,2 persen. (*)