TIMES JATIM, JEMBER –

Bupati Jember Muhammad Fawait mengizinkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jajaran Pemkab Jember bepergian ke luar kota dalam rangka kunjungan kerja di tengah kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.

Tidak gratisan, Fawait memberikan syarat kepada para pejabatnya jika melakukan kunker ke luar kota.

Bahkan, jika perlu bupati yang akan memintakan izin ke DPRD.

"Saya senang kalau Kepala OPD dan jajaran Pemkab sering ke Jakarta, asalkan pulangnya bawa program. Ini salah satu penilaian yang akan saya lakukan ke depan bagaimana kawan-kawan Kepala OPD mampu melobi pemerintah pusat atau provinsi untuk menggelontorkan anggarannya ke Kabupaten Jember," ucapnya saat memimpin pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, Kamis (19/6/2025).

Dia mengaku, tidak senang jika pejabatnya hanya berdiam diri di kantor mengurusi urusan administrasi saja.

Ia meminta Kepala OPD peka dan lebih gesit mengatasi persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Meskipun harus berangkat ke Jakarta untuk membawa program dari pusat ke Jember.

"Walaupun sekarang efisiensi tidak apa-apa, pak presiden sangat paham, kalau memang panjenengan ke Jakarta tapi pulangnya bawa program saya support. Saya akan minta izin ke pimpinan DPRD, kalau perlu saya minta beliau-beliau menemani ke Jakarta mengakses program yang ada di pemerintah pusat," tandasnya.

Salah satu keuntungan melakukan kunker dan melobi pemerintah pusat pernah dilakukan oleh Fawait beberapa waktu lalu.

Safari yang dilakukan ke beberapa kementerian itu berhasil mendatangkan anggaran ratusan miliar yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2025-2026.

Bantuan pusat tersebut meliputi pembangunan flyover atau underpass, revitalisasi bandara, Pasar Tanjung, rumah sakit dan peralatan medis, alat mesin pertanian, dan pembangunan jalan. (*)