TIMES JATIM, MALANG – Isu rencana mutasi besar-besaran jabatan tinggi tingkat pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Malang ibarat bola panas. Bupati Malang H. Sanusi, belum lama ini menyatakan mendelegasikan 'kewenangan' jelang mutasi tersebut kepada Sekda Kabupaten Malang, Budiar Anwar.

Sinyal eksekusi mutasi pejabat di Pemkab Malang sebelumnya telah dilontarkan Bupati Sanusi, kepada awak media sepulang dari ibadah umroh beberapa waktu lalu.

 "Itu (mutasi pejabat) biar diurusi Sekda," ungkap Sanusi, pada Rabu (5/11/2025) lalu.

Sejumlah pihak menanggapi 'lokomotif' gerbong mutasi pejabat Pemkab Malang yang kendalinya dipegang Sekdakab Budiar ini. Diantaranya, suara yang datang dari gedung dewan, terutama Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang. 

"Terkait pengisian jabatan pimpinan di beberapa OPD Kabupaten Malang, tentu harus melibatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sekda sebagai dirijen semua pimpinan OPD tentu harus memberikan masukan-masukan kepada kepala daerah maupun wakil kepala daerah secara objektif," tandas Ketua Fraksi PKB, H. Abdulloh Satar, di gedung dewan, Kamis (13/11/2025). 

Dengan begitu, lanjut Satar, kinerja Sekda nanti bisa lebih maksimal, tidak hanya satu komando, tidak hanya satu unsur dari kepala daerah saja. 

Sebaliknya, ia berharap penempatan pejabat pimpinan di Perangkat Daerah juga ada keterlibatan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekda selaku dirijen dari semua OPD yang ada di Kabupaten Malang.

Disinggung soal Kewenangan Tim Pembina Kepegawaian (TPK), menurut Satar unsurnya memang otomatis melibatkan sekda yang secara aktif harus ikut berperan. 

"Namun, segala sesuatu (kebijakan) tetap harus dikomunikasikan dengan kepala daerah maupun wakil kepala daerah," tandasnya. 

Sekda Kabupaten Malang, Budiar Anwar, saat memberikan pembinaan langsung di kantor PU SDA Kabupaten Malang, belum lama ini. (Foto: Amin/TIMES Indonesia) 

Menyikapi proses seleksi jabatan, kata Satar, hal itu bagus karena bisa menentukan kapasitas di masing-masing bidang teknis. 

Akan tetapi, bagaimanapun juga, pihaknya melihat jabatan di OPD ini tidak semata dinilai dari kinerja, tetapi juga dari kemampuan dalam mengomunikasikan beberapa program yang ada, agar di kemudian hari tidak muncul masalah.

Baik dari unsur teknokrat maupun aspirasi, semuanya harus dilibatkan dan diterima. Karena yang dihadapi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan politik yang harus dikomunikasikan secara detil, apalagi jika menyangkut aspirasi kepentingan masyarakat.

Fraksi PKB melihat, bahwa ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Apa yang menjadi kemauan masyarakat itu ada yang bersifat teknis, non-teknis, dan politis. Artinya, kata Satar, ketika kebijakan tidak mengakomodasi dari beberapa aspek tersebut, bisa memicu masalah.

"Bukan berarti ada intervensi politik (yang dipaksakan). Ini lebih pada upaya mengakomodasi semua kepentingan, baik dari sisi teknis, non-teknis, maupun politik, agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegas Satar. 

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang, Muslimin juga menyikapi pentingnya komunikasi Sekda dengan Bupati dan Wabup Malang selaku pimpinan tertinggi atau kepala daerah. 

"Mestinya kan Wabup juga diajak rembukan, terkait penentuan siapa calon kepala dinas, karena Bupati dan wakil bupati itu satu paket," kata Muslimin meradang. 

Sebelumnya diberitakan, Sekdakab Malang Budiar Anwar langsung tancap gas mengupayakan assessmen kompetensi terhadap 23 pejabat pimpinan OPD Pemkab Malang tak lama setelah ia dilantik. 

Beberapa kali, Sekdakab Malang Budiar juga sempat melakukan kunjungan kerja dan pembinaan ke sejumlah Kantor OPD. (*)