TIMES JATIM, MALANG – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pada bahan pokok untuk beberapa waktu mendatang. Terutama, menjelang Natal dan pergantian tahun 2025.

Antisipasi ini dibahas dalam acara High Level Meeting TPID Kabupaten Malang, terkait Harga Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya serta ketersediaan stok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang dilangsungkan di Ruang Rapat Anusapati Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Rabu (4/12/2024). 

Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Malang, HM Sanusi, serta dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, diantaranya Kapolres Malang, Dandim 0818 Malang-Batu, dan Kepala Kejaksaan Negeri Malang.

Selain itu, hadir pula Kepala Bank Indonesia Malang, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Kepala BPS Kabupaten Malang, pihak Bulog, SKK Migas, juga Camat se Kabupaten Malang. 

Kegiatan pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, stabilitas harga, serta kelancaran perayaan nataru di wilayah Kabupaten Malang. 

Bupati Malang menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID Kabupaten Malang, yang selama ini proaktif dan responsif mengupayakan langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Malang.

Melalui high level meeting tersebut, menurutnya TPID harus bisa mengevaluasi capaian pengendalian inflasi di Kabupaten Malang. Juga, merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga Bahan Pokok Penting, khususnya menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. 

Bupati Malang juga menekankan kerja sama Perangkat Daerah, lembaga terkait, serta para pelaku usaha dalam menerapkan kebijakan pengendalian inflasi. Yakni, memastikan stok bahan pokok dan barang penting di tingkat produsen, distributor, hingga pasar tradisional. 

Selain itu, dengan meningkatkan pengawasan terhadap potensi spekulasi harga, penimbunan barang, serta distribusi barang yang tidak lancar, karena gangguan distribusi sering menjadi penyebab utama lonjakan harga. Ini terutama pada momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan.

"Pemantauan dan pengawasan harga harus dilakukan, agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanipulasi harga-harga barang di pasar," tandas Bupati Malang.

Kesekretariatan TPID Kabupaten Malang, Tetuko L.S. Bathoro. (Foto Amin/TIMES Indonesia)

Kabupaten Malang Daerah Produsen, TPID Jaga Keseimbangan Harga

Pihak Kesekretariatan TPID Kabupaten Malang, Tetuko L.S. Bathoro mengungkapkan, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Malang tercatat 0,50, terutama untuk 20 jenis komoditi bahan pokok penting. 

Dengan demikian, angka IHP ini masih jauh di bawah batas maksimal inflasi daerah sesuai amanat Presiden RI, yakni 2,5 plus minus 0,1.

Bahkan, menurutnya selama 7 (tujuh) bulan terakhir, di Kabupaten Malang bahkan mengalami deflasi atau kondisi ekonomi dengan penurunan harga barang dan jasa.

"Nah, pertemuan ini tadi yang banyak dikupas adalah, bahwa dalam kondisi IPH 0,05 ini, maka jangan sampai ada yang dirugikan. Pertanyaan tadi, apakah kita dalam posisi over supply (pasokan berlimpah) atau memang daya beli masyarakat rendah? Dan, faktanya memang kita over supply," jelas Tetuko. 

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, TPID Kabupaten Malang mencoba merumuskan beberapa strategi, agar harga di tingkat produsen tidak anjlok, termasuk di tingkat penjual atau distributor juga tidak merugi. 

Langkah antisipasi dari kondisi over supply karena Kabupaten Malang daerah produsen, kata Tetuko, salah satunya dengan bekerja sama dengan daerah konsumen, untuk menjadi off taker hasil produksi di Kabupaten Malang. 

Menurutnya, TPID Kabupaten Malang tengah melakukan proses penjajakan kerja sama dengan daerah konsumen, diantaranya Kota Surabaya, Mojokerto, dan Balikpapan. 

"Jadi, kita bawa ke daerah-daerah konsumem, agar produsen tidak terlalu dirugikan. Sebaliknya, ketika terjadi lonjakan harga yang tinggi pada komoditas tertentu, kita juga bisa cari dari luar daerah," demikian pria yang menjabat Kabag Perekonomian Pemkab Malang ini. (*)