TIMES JATIM, MALANG – Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di bawah naungan Kemendikbudristek mendapat banyak protes dari mahasiswa. Salah satunya dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB).

Setelah melakukan demonstrasi di depan gedung Rektorat untuk melawan kebijakan kenaikan UKT yang dilakukan oleh kampus pada Rabu (22/5/2024), Eksekutif Mahasiswa UB kembali melakukan aksi. Pada Jumat (24/5/2024), Eksekutif Mahasiswa (EM) mengirimkan "kado" untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

EM UB mengirimkan sepaket kotak yang dinamai “Kotak Reformasi” yang berisikan surat terbuka dan raket (bet) pingpong. Kotak ini dikirim tepat setelah berlangsungnya demonstrasi kepada Rektorat Universitas Brawijaya tentang kenaikan UKT.

Presiden EM UB Satria Naufal mengatakan bahwa aksi mengirimkan surat terbuka dan raket pingpong dimaknai sebagai bentuk sarkasme yang melabelkan pemerintah dan kampus sedang melakukan Politik Pingpong dalam kondisi “mempingpong” nasib anak bangsa dengan saling menyalahkan satu sama lain.

Lebih dari itu juga, EM UB juga mengeluarkan video animasi yang berjudul “Politik Pingpong”. "Animasi itu berisikan Menteri Nadiem Makarim yang sedang bermain olahraga pingpong bersama pihak Universitas Brawijaya dan juga terdapat animasi Tjitjik Sri sebagai Sekdir Dikti yang mengatakan 'Kuliah adalah Kebutuhan Tersier'," ucapnya.

Dalam sikap tersebut ada 3 tuntuan yang dimaklumatkan. Antara lain: Menuntut Mendikbudristek untuk mencabut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.

Mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan audit kepada Peraturan Rektor atau peraturan lannya yang mengikat untuk kenaikan UKT dan luran Penbangunan Institusi (IPI) di setiap Perguruan Tinggi.

Selanjutnya mereka juga mendesak Nadiem Makarim untuk Mencabut beberapa pernyataan yang merendahkan marwah perguruan tinggi. Satria melanjutkan, permasalahan UKT ini menjadi rumit ketika terjadi lempar tanggung jawab antarpihak.

“Bahkan hari ini, kami telah menyederhanakan bahasa politik dari pemerintah dan kampus yakni Politik Pingpong, karena berulang kali kita diminta menutut Kemendikbudristek ketika pada Rektorat dan respon Kemendikbudristek juga yang selalu memberikan pernyataan bahwa ini salah kampus. Sehingga, kami menyimbolkan ini adalah Politik Pingpong” kata dia.

Seharusnya, lanjut Satria, Kemendikbudristek dan Kampus sama-sama memiliki political will dalam menyelesaikan masalah ini. Belum lagi bantuan keuangan yang waktu terbatas dan yang diberikan bantuan sangat terbatas dibanding yang mengajukan.

"Jika Mendikbudristek masih tidak mengindahkan banyaknya perlawanan dari setiap kampus termasuk hari ini. Maka, tagar #ReformasiPendidikanTinggi #TurunkanUKTAtauNadiemYangTurun akan kita galakkan," pungkas Presiden EM UB ini. (*)