TIMES JATIM, JEMBER –

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen pada pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur yang dimaksud khususnya pada sanitasi, perbaikan saluran air, dan tembok.

Hal tersebut dikatakan Maruarar saat berkunjung ke Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), Sabtu (18/10/2025).

Dia juga menekankan dua hal utama dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Yakni transparansi anggaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.​

​Menurutnya, semua informasi terkait program harus dibuka secara jelas atau transparan kepada publik.

Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi penyimpangan dan korupsi.​

"Programnya apa, sanitasi, perbaikan, salurannya, temboknya, ya buat rakyat. Supaya rakyat tahu programnya apa, berapa biayanya, kapan," ujar Maruarar.

​Karena itu, ia mendorong transparansi penuh terhadap informasi pembangunan infrastruktur yang digarap pemerintah.

"Kami mau transparan, jangan tanggung-tanggunglah. Buka aja semuanya ke rakyat," ujarnya.

​DIa juga menyampaikan apresiasinya terhadap peran masyarakat dalam pengawasan.

"Kami berterima kasih kalau rakyat partisipasi ngawasin, supaya tidak ada korupsi," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas proyek.

Masyarakat, lanjutnya, didorong untuk tidak ragu memantau dan meminta informasi mengenai semua program yang berjalan.

​Program pembangunan ini melibatkan kolaborasi multi-pihak, termasuk pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) serta sektor swasta.

​"Nanti kan juga ada kolaborasi, dari kami ada sanitasi dan ini. Nanti dari Jawa Timur juga bantu, nanti kabupaten apa, itu namanya kerja sama yang baik," jelasnya.

Ia berharap sektor swasta juga turut berpartisipasi dan membantu mengingat Jember merupakan daerah besar dengan populasi sekitar 2,8 juta jiwa.

Katanya, kemajuan daerah membutuhkan upaya bersama yang dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik.

"Jadi kita juga harus benar-benar bantu dengan berbagai cara, tapi sesuai dengan tata kelola," imbuhnya. (*)