TIMES JATIM, MALANG – Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang segera melakukan pemeriksaan bisnis pakaian bekas impor atau thrifting.

Hal ini merujuk pada statemen Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap bahwa bisnis pakaian bekas impor ini sangat merugikan industri tekstil dan juga negara.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, pihaknya segera mengagendakan pemeriksaan terhadap toko-toko dan usaha bisnis thrifting di Kota Malang.

"Kami akan pantau. Pemeriksaan secara langsung untuk pendataan ya, kita cek ke tempatnya," ujar Eko, Senin (20/3/2023).

Rencana Diskopindag Kota Malang untuk melakukan pemeriksaan ini sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh pusat.

Apalagi, pihak kepolisian melalui Kapolri Jenderal Listyo Sigit secara langsung juga telah diperintahkan Jokowi untuk memeriksa masuknya pakaian-pakaian bekas tersebut ke Indonesia.

Terlebih, jika ada indikasi penyelundupan, pihak kepolisian juga tak segan-segan menindak tegas.

"Kan dari pusat memang sudah dilarang, nah kemudian kepolisian juga mulai menelusuri. Jadi kita juga akan bergerak melakukan pendataan," ungkapnya.

Pemeriksaan tersebut, kata Eko, akan dilakukan sesegera mungkin dengan menggandeng beberapa pihak. Bukan untuk melarang, mereka hanya melakukan pendataan apalagi jika ada pakaian yang memang berbahaya membawa virus akan menjadi atensinya.

"Paling Minggu ini, segera kita periksa. Kalau ada yang bahaya membawa virus di pakaian bekasnya, itu akan jadi perhatian khusus, kita koordinasi dengan Dinkes dan Kepolisian juga," tuturnya.

Bisnis pakaian bekas impor khususnya di Kota Malang memang marak sejak dulu. Apalagi saat ini, masyarakat khususnya muda-mudi memang sedang menggemari pakaian-pakaian bekas impor yang dinilai tak ada duanya dan memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang cukup terjangkau.

Oleh sebab itu, Eko memastikan bahwa pihaknya akan menyikapi lebih bijak persoalan ini agar tak merugikan satu sama lain.

"Kan mereka juga pengusaha kecil ya, yang nanti dimana pemerintah pasti bijak lah dalam menyikapi hal seperti ini. Kita akan lihat dulu dilapangan seperti apa," tandasnya. (*)