TIMES JATIM, SITUBONDO – Pernyataan Presiden RI Joko Widodo, tentang impor pakaian bekas mengganggu industri dalam negeri membuat banyak penjual baju bekas atau thrift, kelimpungan. Tidak hanya di Ibukota, para pebisnis thrift kota santri Situbondo ikut pusing. 

Melalui pantauan TIMES Indonesia, pelaku bisnis thrift Situbondo memiliki tanggapan beragam. Beberapa memilih menutup bisnis hingga waktu yang belum ditentukan. 

"Kami pilih tutup Mas, apalagi bisnis ini bisnis utama. Daripada ditutup paksa dan kena razia," ungkap seorang pengusaha thrift Situbondo yang tidak ingin disebutkan namanya. 

Isu penertiban dan penutupan paksa menjadi alasan pemilik thrift di Situbondo pilih tutup bisnisnya. Kekwatiran akan razia menghantui kebanyakan pemilik toko thrift. 

Di lapangan, TIMES Indonesia memperoleh banyak penolakan wawancara dan penggalian data dari pemilik toko thrift terkait larangan impor baju bekas oleh Presiden Jokowi. 

Dari beberapa pengusaha thrift Situbondo yang berhasil diwawancarai TIMES Indonesia. Diperoleh tanggapan beragam. 

Tidak semua pemilik bisnis pilih tutup toko imbas sentilan presiden RI tersebut, beberapa pemilik bisnis pilih lanjut berjualan namun menghapus kata thrift di tokonya serta masukkan beberapa produk busana lokal. 

"Kita mau nutup eman, jadi kita hapus kata thrift di toko dan fokus habiskan stok yang tersisa sambil nambah koleksi busana lokal," ungkap Dimas, pengusaha thrift Situbondo, Selasa (28/32023).

Ditanya terkait pendapatnya tentang larangan impor baju bekas, Dimas menilai keputusan tersebut cukup merugikan pelaku bisnis thrift. Menurutnya, demam thrifting yang naik belakangan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. 

"Dengan thrift itu kan kita memperpanjang masa pakai dari outfit tersebut, jadinya tidak terbuang sia-sia. Apalagi kebanyakan baju branded biasanya dipakai jarang-jarang," jelasnya. 

Meski berat, Dimas mengaku itu merupakan jalan terbaik bagi kelangsungan bisnisnya. Lebih-lebih, hampir semua uang simpanan miliknya habis untuk mulai bisnis thrift. "Kepalang tanggung," tandasnya. 

Di kesempatan lain, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Situbondo belum bisa dihubungi dan belum memberi komentar terkait kebijakan untuk pengusaha thrift atau baju impor bekas. 

Sebagai informasi, Pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. (*)