TIMES JATIM, JEMBER – Kalangan Komisi C DPRD Jember mengusulkan agar Bupati Jember, Hendy Siswanto melakukan open bidding untuk mengganti posisi Direktur Utama Perumdam Tirta Pandalungan. Sebab, BUMD yang sebelumnya bernama PDAM Jember itu selama ini diduga dijalankan secara politis.

“Iya kita usulkan untuk open bidding (lelang terbuka) jabatan dirut, kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM) yakni Bupati Jember. Tujuannya agar benar-benar profesional dan kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih meningkat,” tutur David Handoko Seto, Ketua Komisi C DPRD Jember, saat dikonfirmasi pada Rabu (3/3/2021) malam. 

David menilai, kinerja PDAM Jember selama dipimpin oleh Ady Setiawan cenderung politis.

Ady menjabat sebagai Dirut PDAM sejak tahun 2017 dan berakhir jabatannya pada Februari 2021.

Pemkab Jember yang saat itu dipimpin oleh bupati Faida, kemudian kembali mengangkat Ady sebagai Dirut PDAM tanpa melalui open bidding.

Salah satu alasannya, karena saat itu Jember tidak memiliki anggaran untuk menggelar open bidding. 

“Memang ada kecenderungan selama ini PDAM Jember politis. Seperti penyambungan rumah gratis itu ditarik-tarik untuk kepentingan politik ke arah paslon tertentu. Kami harap, hal itu tidak terulang lagi, agar ke depan BUMD ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat Jember,” harap David. 

Direksi Perumdam Jember yang baru, diharapkan dewan bisa lebih profesional dalam memimpin perusahaan penyedia air bersih tersebut. 

“Kami juga usulkan kepada bupati, agar direksi Perumdam Jember harus minimal 3 orang. Selama ini hanya satu, yaitu direktur utama saja. Ketentuan direksi minimal 3 orang ini mengacu pada Permendagri, karena pelanggan PDAM Jember sudah di atas 30 ribu konsumen,” papar politikus berlatar belakang mantan wartawan ini.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi C DPRD Jember pada Rabu (3/3/2021), Dirut Perumdam Jember, Ady Setiawan membantah jika dirinya bertindak politis pada periode bupati sebelumnya.

“Kami sesuai mekanisme bisnis. (Tuduhan) itu tidak benar,” papar Ady. 

Terkait wacana agar dilakukan open bidding terhadap jabatan Dirut Perumdam, Ady mengaku siap jika harus diganti.

“Kalau nanti KPM (Bupati Hendy) mengarahkan agar dilakukan open bidding, ya Perumdam akan sami’na wa atho’na (mendengarkan dan menjalankan) saja,” tutur Ady. 

Setelah dilantiknya Hendy-Firjaun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember pada Jumat (26/2/2021) pekan lalu, Ady mengaku sudah berkoordinasi dan menyesuaikan dengan visi-misi pemimpin yang baru.

“Saya sudah bersurat kepada KPM (bupati) untuk sebaiknya melakukan rapat tinjauan Perumdam. Ini untuk menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang disusun oleh bupati yang baru,” ujar Ady. 

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Bupati yang juga Ketua Dewan Pengawas Perumdam Jember, Edy Budi Susilo.

“PDAM itu sebagai perusahaan yang selain berorientasi ekonomi, juga sosial,” ujar Edy saat ditemui di kantor DPRD Jember. 

Beberapa kegiatan Perumdam Jember, sebelumnya banyak disorot karena dianggap sebagai kampanye terselubung untuk kandidat petahan dalam Pilkada Jember 2020 lalu.

Namun Edy membantahnya. “Dirut itu harus inovatif, agar selain menghasilkan banyak pemasukan dan juga dicintai masyarakat. Kegiatan kemarin seperti penyambungan pipa gratis (yang dianggap politis) itu adalah fungsi sosial. Alhamdulillah jaringan pipa Perumdam sudah masuk ke-17 kecamatan (dari total 31 kecamatan di Jember),” pungkas Edy.

Karena itu DPRD Jember meminta agar jabatan Dirut PDAM Jember kembali dibuka dengan open bidding. (*)