TIMES JATIM, SURABAYA – Forum bisnis yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur berbeda dengan biasanya. Selama ini, forum bisnis membahas komoditi barang perdagangan. Namun, pada forum yang berlangsung di Denpasar pada pekan lalu, menitikberatkan pada optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah. 

Forum tersebut dihadiri jajaran BPKAD Jawa Timur, beberapa OPD dari Jawa Timur, BPKAD dari beberapa kabupaten dan kota, Kadin Bali, serta jajaran OPD dari Provinsi Bali.

Mereka memiliki satu pemikiran, yakni menyusun langkah untuk menyikapi penerapan UU nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD). 

Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen menjelaskan penerapan HKPD yang dimulai 2025 akan membawa dampak signifikan. Yakni potensi pendapatan daerah di Jawa Timur berkurang Rp4,1 triliun.

‘’Optimalisasi aset merupakan langkah yang bisa diterapkan untuk menutupi kekurangan itu,’’ katanya, Kamis (28/11/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa BPKAD Jawa Timur sudah menginventarisasi aset milik daerah. Inventarisasi itu menyesuaikan kebutuhan bidang bisnis, RTRW, serta ketetapan legalitas. Nilai potensi pemanfaatan aset atau barang milik daerah itu mencapai Rp58,6 triliun. ‘

"Kami membuka peluang kerja sama dari pemerintah provinsi maupun pelaku usaha di Bali untuk memanfaatkan peluang tersebut,’’ ucapnya. 

Selain inventariasai, BPKAD Jawa timur sudah menyiapkan data base yang berada pada website. Program ini disebut dengan Jatim Siap Sewa.

Sigit mempersilakan pelaku usaha di  Provinsi Bali untuk membuka laman tersebut.

‘’Data sudah ada, sudah disesuaikan dengan bidang usaha, RTRW, dan legalitas yang jelas,’’ ungkap Sigit. 

Wakil Ketua Umum Bidang Perkoperasian Kadin Provinsi Bali I Ketut Sute menyambut positif kegiatan tersebut. Peluang bisnis di Bali dan Jawa Timur bisa tersambung dengan baik. Dia meyakini, kerjasama ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah.

‘’Konektivitas antar pelaku usaha juga akan berkembang,’’ katanya. (*)