TIMES JATIM, MALANG – Kasus penyakit tuberkulosis (TBC) perlu terus diwaspadai di Kabupaten Malang. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencatat, terjadi tren penemuan kasus TBC meningkat beberapa tahun terakhir. 

Berdasarkan ringkasan data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) Kementerian Kesehatan RI, di Kabupaten Malang hingga 16 Mei 2024 lalu, tercatat terduga TBC sejumlah 5.790 orang dan estimasi kasus TBC sejumlah 4.785 kasus. 

Selain itu, juga tercatat dengan status ternotifikasi kasus baru TBC (DO atau putus pengobatan) sejumlah 1.101 orang.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang melalui Kabid Pencegahan Penyakit Menular (P2), Tri Awignami membenarkan terjadi kenaikan tren kemunculan kasus TBC yang ditemukan setiap tahunnya. 

Menurutnya, tren penemuan kasus TBC mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2024 ini. Kecuali pada 2020 dan 2021, penemuan menurun disebabkan pandemi Covid-19. Namun, kenaikan penemuan kasus kembali terjadi pada tahun 2022 dan 2023. 

"Hingga pertengahan tahun pada Juni 2024 ini, telah ditemukan dan diobati kasus TBC sebanyak 1.686 kasus. Ini sama dengan 35 persen dari estimasi 4.875 kasus TBC di Kabupaten Malang," ungkap Awignami, kepada TIMES Indonesia, Jum'at (5/7/2024). 

Pihaknya mencatat, setiap triwulannya rata-rata ditemukan sekitar 800 kasus TBC yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang. 

Kendati demikian, menurutnua semakin semakin banyak menemukan dan mengobati kasus TBC, maka upaya pemutusan penularan akan lebih cepat, sehingga kejadian TBC di suatu wilayah diharapkan akan menurun. 

Awignami mengungkapkan, didapatinya kendala penemuan kasus atau treatment coverage (TC) yang belum merata di Kabupaten Malang. Ini dilihat dari sebagian wilayah mampu menemukan kasus TBC lebih banyak, dibandingkan di wilayah lain lainnya. 

Pemerintah sendiri telah menetapkan target pemutusan kasus TBC pada 2030 mendatang. Terkait hal ini, beberapa anitisipasi perlu dilakukan daerah. 

Seperti, penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC, penyediaan layanan yang bermutu yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di wilayah, serta optimalisasi jejaring layanan TBC di fasyankes milik pemerintah dan swasta. 

Tri Awignami menambahkan, penyelenggaraan penanggulangan TBC harus dilakukan berbasis kewilayahan. Upaya penanganan lainnya, dengan meningkatkan Akses Layanan Tuberkulosis yang bermutu dan berpihak pada pasienTB,  juga pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC. 

Intensifikasi upaya kesehatan dalam penanggulangan Tuberkulosis juga penting dilakukan. Selain promosi kesehatan, menurutnya terus diupayakan pengendalian faktor risiko, penemuan dan pengobatan, serta memberikan kekebalan dan obat pencegahan, khususnya kepada yang berisiko terduga TBC atau yang kontak erat penderita TBC. 

Dikatakan Awignami, dibutuhkan dukungan APBD untuk mengatasi TBC. 

"Dukungan APBD dalam program layanan TBC diperuntukkan bagi terduga TBC dan orang dengan kasus TBC. Salah satunya, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi pasien TBC," demikian perempuan berjilbab ini. (*)