TIMES JATIM, PROBOLINGGO – DPRD Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, akan membentuk panitia kerja atau panja pupuk untuk mengurai carut marut distribusi pupuk bersubsidi yang sering terjadi.

Panja pupuk akan dibentuk melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, pekan depan. Seluruh fraksi di lembaga perwakilan tersebut bersepakat untuk menuntaskan problem pupuk secara permanen.

Kesepakatan fraksi-fraksi itu, terekam dalam rapat pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu(15/1/2035). "Seluruh fraksi sepakat untuk membentuk Panca pupuk," kata Ketua Fraksi PKB, Muchlis.

Muchlis mengatakan, panja akan mengurai benang kusut terkait pupuk bersubsidi yang selama ini kerap dikeluhkan petani. "Ini masalah lama tapi belum ada titik temu sampai saat ini," ujarnya.

Selama bertugas, panja pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo akan meminta keterangan para pihak terkait atau stakeholder untuk mengurai masalah ini. Jika diperlukan panja juga akan turun atau sidak ke lokasi.

Ketua Fraksi Golkar, Wahid Nurrahman menambahkan, dalam rapat pimpinan seluruh fraksi bersepakat untuk mengutus dua anggotanya untuk masuk dalam panja pupuk.

"Kami harap dengan adanya panja ini, carut marut pupuk bersubsidi bisa selesai dengan tuntas karena masalah ini meresahkan masyarakat terutama petani," katanya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton untuk tahun 2025.

Dari alokasi tersebut, Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi sebanyak 1,88 juta ton atau senilai Rp 8,87 triliun. Angka itu menempatkan provinsi di ujung timur Pulau Jawa ini sebagai penerima alokasi terbesar di tanah air.

Bagaimana dengan Kabupaten Probolinggo? Berdasarkan data Dinas Pertanian kabupaten setempat, daerah dengan 37.055 hektar pada 2018 ini mendapat alokasi Pupuk Urea sebanyakk 30.061.000 kilogram, dan NPK sebanyak 28.375.000 kilogram.

Selain itu, Kabupaten Probolinggo mendapat alokasi pupuk organik sebanyak 4.295.000 kilogram. (*)