TIMES JATIM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tidak boleh dilakukan secara reaktif. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota harus lebih dulu menyiapkan langkah mitigasi sebelum cuaca ekstrem memicu bencana.

Pesan itu disampaikan Luthfi dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana yang dihadiri BNPB, TNI–Polri, BBWS, dan kepala daerah se-Jawa Tengah, Selasa (18/11/2025).

Dalam kesempatan itu, ia meminta agar setiap daerah segera memperbarui peta kerawanan, termasuk titik potensi longsor, banjir, dan ancaman hidrometeorologi lainnya. Pemetaan rinci dianggap penting sebagai dasar untuk menentukan rencana evakuasi, lokasi pengungsian, serta sistem peringatan dini di tingkat lokal.

Luthfi menekankan bahwa langkah paling efektif justru dilakukan di lapisan paling bawah. Dengan lebih dari delapan ribu Desa Tangguh Bencana (Destana) yang tersebar di Jawa Tengah, ia berharap mitigasi berjalan lebih cepat dan dekat dengan masyarakat. “Desa harus menjadi pusat kesiapsiagaan. Upaya pencegahan dimulai dari sana,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan agar seluruh daerah waspada mengingat puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember hingga Februari. Kejadian bencana yang sebelumnya melanda Banjarnegara dan Cilacap disebutnya harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah daerah meningkatkan kesiagaan. 

Sejumlah daerah seperti Temanggung, Purworejo, Brebes, Batang, dan Rembang dinilai telah memiliki rencana penanganan yang lebih terarah. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tersedia dan dapat digunakan cepat ketika kondisi darurat terjadi.

Namun Ahmad Luthfi berharap kesiapsiagaan yang baik mampu meminimalkan dampak bencana. “Kita ingin upaya pencegahan lebih kuat, sehingga anggaran darurat tidak perlu tersentuh,” katanya. (*)