TIMES JATIM, MALANG – Pemerintahan duet Jokowi- KH Ma'ruf Amin yang telah memasuki tahun kedua mendapat banyak sorotan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya, yakni dari ratusan mahasiswa di Malang yang berasal dari Eksekutif Mahasiswa UB dan sejumlah kampus lainnya hingga aktivis Kamisan Malang.

Bertempat di depan gedung DPRD Kota Malang, Kamis (28/10/2021) sore, massa aksi pun tak gentar menyuarakan pendapat dan sorotannya terkait dua tahun kinerja duet Jokowi - KH Ma'ruf Amin.

Bahkan, ditengah hujan yang mengguyur Kota Malang, massa aksi pun tetap melanjutkan dengan menggelar aksi teatrikal sidang yang mengkiritk Pemerintahan Jokowi - KH Ma'ruf Amin.

Usai hujan reda, ratusan aksi tetap bersuara dalam mengkritik kinerja dua tahun Jokowi Ma'ruf Amin. (Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)

Humas EM UB, Tarisa mengatakan, aksi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama dua tahun ini. Menurut Tarisa, selama periode kedua di tangan Jokowi, Indonesia mengalami kemunduran akubat kebijakan-kebijakannya.

"Karena ini bertepatan dengan dua tahun Jokowi, sehingga kami merasa begitu banyak kemunduran dan menjadikan berbagai macam problem, baik dari pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, UU Minerba hingga pelemahan KPK," ujar Tarisa.

Ia berpendapat, kebijakan Jokowi tersebut pun juga berdampak pada kemunduruan di daerah, salah satunya di Malang.

Tarisa memberi contoh, seperti pembangunan di area konservasi Gunung Bromo yang dinilai memungkinkan untuk menghilangkan hak hidup masyarakat adat.

"Menurut saya, itu dampak langsung dari Omnibus Law dan pembangunan di Bromo itu berpotensi untuk merusak alam dan masyarakat adat di sana (Bromo)," ungkapnya.

Selain itu, ada juga kebijakan pemerintahan Jokowi yang berdampak ke kerusakan lingkungan di Malang.

"Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Malang Selatan itu yang menjadi pokok permasalahan kami. Itu berpotensi merusak lingkungan di Malang Selatan," tuturnya.

Oleh karena itu, Tarisa dan seluruh ratusan mahasiswa massa aksi tidak bisa diam begitu saja. Kritik harus terus disuarakan. Hujan bukan alasan untuk berhenti bersuara. "Kalau kami hanya mengkritik satu sektor saja, tidak akan mencakup seluruh sektoral. Seperti yang ada dalam UUD 1945 dan Pancasila dimana suatu keadilan sosial itu harus diperjuangkan bukan hanya satu sektoral saja tapi seluruhnya," pungkasnya terkait kritik untuk pemerintahan duet Jokowi- KH Ma'ruf Amin.(*)