TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Probolinggo, Jatim, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor bupati setempat, Kamis (15/6/2023).

Namun, aksi berakhir dengan kekecewaan mahasiswa. Pasalnya, keinginan mereka untuk menyampaikan aspirasi di depan Wakil Bupati, HA Timbul Prihanjoko; dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto tak membuahkan hasil.

Kedua pejabat tersebut tidak bisa menemui para mahasiswa. Mereka hanya ditemui Staf Ahli Bupati Probolinggo, Agus Mukson.

Para mahasiswa itu membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan kritikan terhadap kinerja Pemkab Probolinggo, soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini masih dinilai amburadul, serta masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

“Kami sangat kecewa, karena dua orang pejabat Pemkab Probolinggo, tidak menemui kami untuk menyampaikan aspirasi dari kami terkait pengelolaan APBD dan tingginya angka kemiskinan,” kata Ketua Umum PMII PC Probolinggo, Abu Rizal Hakim di lokasi.

“Taget kami pada dua pejabat itu adalah Wakil Bupati Probolinggo, Timbul Prohanjoko dan Sekda Ugas Irwanto. Sangat sangat kecewa dengan ini semua,” katanya.

Ia membeberkan realisasi APBD Probolinggo Tahun 2022. Di mana menurutnya, kinerja Pemkab Probolinggo sangat miris. Karena melihat APBD tahun ini sebesar 2,4 Triliun hanya terealisasi 33,4 persen dengan nominal Rp 820 miliar.

Sementara Rp 820 miliar yang terealisasi 73 persen yang diperuntukkan untuk belanja operasional. Miris anggaran yang benar-benar dirasakan masyarakat hanya 1,9 persen untuk belanja modal dengan nominal 15,38 miliar.

Maka kata Rizal, tidak heran kemudian ketika Kabupaten Probolinggo, menjadi daerah termiskin nomer empat di Jawa Timur. Pasalnya, APBD berkelindan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh sebab itu, kami PC PMII Probolinggo menilai, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, gagal dalam pengelolahan anggaran. Gagal dalam mengentaskan kemiskinan,” ucap dia.

“Pemkab Probolinggo tidak berpihak kepada rakyat. Kami mendesak Pemkab untuk transparan dalam mengelolah anggaran itu,” sambung dia.

Staf Ahli Bupati Probolinggo, Agus Mukson yang hadir di tengah aksi demonstrasi oleh PC PMII Probolinggo itu, menyampaikan permohonan maaf kepada demonstrasi, karena Wakil Bupati dan Sekda, tidak bisa menemui langsung, karena ada kegiatan lain. (*)