MALANG – Kritik orang tua hingga sekolah terkait pembagian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kering selama Ramadan di Kota Malang mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Malang. Legislator meminta Pemkot Malang tidak lepas tangan dan turun langsung melakukan pengawasan di lapangan.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur penyedia tidak melakukan kesalahan manajemen maupun operasional yang dapat mencederai program nasional tersebut.

“Kami menghimbau kepada SPPG jangan sampai ada kesalahan dapur atau manajemen dapur yang justru mencederai program nasional yang bagus ini,” ujar Ginanjar, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, Pemkot Malang memiliki hak kontrol untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke dapur-dapur penyedia MBG. Sebagai program nasional, pelaksanaan di daerah harus berjalan sesuai prosedur baku agar tidak menimbulkan persoalan yang berdampak luas.

“Pemerintah kota wajib ikut mengontrol di lapangan. Bisa sidak langsung ke dapur. Jangan sampai dapur mengesampingkan prosedur baku sehingga merusak semuanya,” tegas politisi Fraksi Gerindra itu.

Ginanjar menekankan, meskipun menu yang dibagikan selama Ramadan berupa makanan kering, standar gizi tetap harus terpenuhi. Unsur protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin wajib tersedia sesuai kebutuhan anak.

“Setiap dapur ada ahli gizi. Seharusnya sudah ada acuan menu yang cocok untuk bulan puasa. Jangan sampai itu diabaikan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar Pemkot tidak hanya bersikap seremonial dalam mendukung MBG. Pengawasan intensif, menurutnya, tidak cukup dilakukan di awal pelaksanaan saja.

“Pemkot jangan hanya seremoni. Harus total mendukung dan melakukan kontrol berkala. Tidak hanya kandungan gizi, tapi juga kebersihan lingkungan dapur dan pengelolaan limbahnya,” ungkapnya.

Ginanjar mencontohkan sejumlah kasus kesalahan dapur di daerah lain di Jawa Timur yang berujung pada permintaan maaf pemerintah daerah setempat. Ia berharap hal serupa tidak terjadi di Kota Malang.

“Jangan sampai kesalahan kecil yang bersifat operasional berdampak besar terhadap program nasional. Kalau kita mendukung, maka pemerintah lokal harus benar-benar turun tangan,” tandasnya.

Sementara, sorotan itu juga datang dari anggota DPRD Kota Malang, Suryadi. Dari hasil pemantauannya, ia menemukan masih ada dapur penyedia yang belum menjalankan standar pelayanan secara optimal. Sejumlah menu dinilai kurang layak, tidak higienis, serta belum memenuhi prinsip gizi yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Menurut Suryadi, Ramadan justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, bukan menurunkannya dengan alasan efisiensi.

“Bulan puasa adalah bulan penuh berkah. Semestinya pelayanan ditingkatkan, bukan dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas,” kata Suryadi.

Ia meminta seluruh dapur MBG melakukan evaluasi menyeluruh dan segera berbenah. Bahkan, Suryadi mengingatkan bahwa pemutusan kontrak kerja sama patut dipertimbangkan jika tidak ada perbaikan nyata dari penyedia.

“Setiap makanan yang disalurkan harus aman dikonsumsi, memenuhi standar gizi, dan sesuai pagu anggaran. Kalau ada bahan tidak layak, harus diganti, bukan dipaksakan,” tuturnya.

DPRD menegaskan, tanggung jawab terhadap kesehatan anak-anak tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun. 

“Tentu kami mendesak Pemkot Malang memperkuat pengawasan agar pelaksanaan MBG selama Ramadan tetap sesuai standar dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” kata politisi Golkar itu. (*)