BATU – Di tengah ramainya sorotan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Suwito Joyonegoro & Partners resmi membuka Posko Pengaduan MBG di Kota Batu. 

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk pengawasan independen sekaligus perlindungan hukum bagi siswa penerima manfaat program tersebut.

Tujuan posko dibuka untuk mengawal kualitas makanan yang diproduksi dan didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Suwito menyatakan posko tersebut hadir untuk memastikan hak-hak pelajar tetap terlindungi.

"Jadi posko pengaduan makan bergizi gratis ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat secara umum, yaitu adik-adik sekolah kita yang mendapatkan makanan dari dapur-dapur SPPG," tegasnya, Minggu (1/3/2026).

Baca juga

Terdampak Hujan Deras, Tanah Penahan Jalan di Jabung Malang Longsor

Ia menjelaskan, SPPG memiliki peran strategis dalam mengelola, memproduksi, hingga mendistribusikan makanan bergizi bagi siswa.

Namun, dalam praktiknya, pihaknya menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses pengelolaan maupun penyaluran makanan.

"Akibatnya masyarakat yang dirugikan. Seperti yang ramai di beberapa daerah. Terutama saat menu kering Ramadan yang dinilai kurang layak," ujar dosen luar biasa Fakultas Hukum UMM Malang itu.

Melalui posko tersebut, tim advokat juga akan memberikan edukasi hukum kepada para penerima manfaat MBG.

Baca juga

PBNU Instruksikan Qunut Nazilah di Seluruh Indonesia, Nahdliyin Diminta Baca Tiap Shalat Fardhu

Suwito menegaskan, tidak boleh ada pihak mana pun yang melarang siswa atau masyarakat menyampaikan keberatan apabila menerima makanan yang tidak layak konsumsi.

"Kita berikan edukasi dan perlindungan secara hukum kepada masyarakat atau adik-adik penerima MBG yang melaporkan makanan tidak layak konsumsi," imbuh Suwito. (*)

"Kita segera bersurat keberatan, meminta penutupan, hingga melaporkan secara hukum terhadap SPPG yang melanggar ketentuan dan syarat-syarat ketat MBG," tutupnya. (*)