SURABAYA – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,38 triliun mendapat sorotan dari Komisi A DPRD Jawa Timur dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (10/7/2026). Legislator menyoroti masalah administrasi di tingkat internal dinas sekaligus mendorong agar sisa dana tersebut diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan dan pendidikan.

Juru Bicara Komisi A DPRD Jatim, M.I. Andy Firasadi, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa sebagian besar sisa anggaran tersebut bersumber dari tidak terserapnya pos belanja pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyaknya aparatur yang purnatugas hingga kendala regulasi eksternal menjadi penyebab inefisiensi ini.

"Realisasi belanja pegawai di Sekretariat DPRD dan Bakesbangpol tidak terserap penuh. Hal ini dipicu oleh adanya potongan kedisiplinan, keterlambatan pengangkatan PPPK, serta kekosongan jabatan struktural yang belum terisi. Ini menjadi ruang perbaikan mendasar bagi akurasi perencanaan kita ke depan," ujar Andy Firasadi saat membacakan laporan Komisi A, Jumat (10/7/2026).

Baca juga

SiLPA Pemprov Jatim TA 2025 Tembus Rp3,38 Triliun, Dewan Minta Prioritaskan Warga Miskin

Di sisi lain, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Yordan M. Batara Goa, menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemprov Jatim menerapkan skema penganggaran defisit yang terukur pada APBD 2026. Celah defisit belanja tersebut langsung ditutupi menggunakan alokasi dana SiLPA 2025 yang telah diaudit.

"Penganggaran kita ini memang menggunakan model penganggaran defisit. Di mana dalam APBD 2026 ini ada rencana pembiayaan sebesar Rp925 miliar yang diambilkan dari SiLPA tahun 2025. Jadi, waktu itu sudah diperkirakan akan ada SiLPA, sehingga kita gunakan model defisit ini untuk realisasi perencanaan penganggaran," ungkap Yordan saat dikonfirmasi.

Baca juga

Tren Positif Berlanjut, Produksi Pupuk Petrokimia Gresik Meningkat di Semester I 2026

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, alokasi sisa dana di luar pembiayaan wajib akan dibahas secara legal pada Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Yordan mengingatkan bahwa skala prioritas alokasi anggaran sisa tersebut harus diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dan sektor pendidikan.

"Kebutuhan masyarakat yang paling mendesak ya bagaimana supaya mereka yang saat ini dalam kondisi miskin atau tidak mampu bisa terbantu dan merasakan keberadaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi, anggaran dialokasikan untuk bantuan agar rakyat miskin bisa terangkat. Yang kedua tentu masalah pendidikan, terutama SMA/SMK yang menjadi kewenangan Provinsi, untuk memastikan tidak ada lulusan yang menganggur atau tidak bisa meneruskan pendidikan," pungkas Yordan. (*)